Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern Atas PBJPemerintah Tahun 2018 APIP Se-Sultra
06 Desember 2018 07:02:43 / sultra / dibaca: 267 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Rabu 5 Desember 2018 bertempat di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Utama BPKP, Bapak Dadang Kurnia,didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Yan Setiadi dan dihadiri oleh inspektur dan auditor Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara dengan resmi membuka Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 APIP Se-Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan dilaksanakan selama dua hari tanggal 5 - 6 Desember 2018

Dalam sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Yan Setiadi menyampaikan bahwa Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagai acuan bagi APIP pada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan profesionalisme auditor dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan umum pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan agar berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sekretaris Utama BPKP dalam sambutan menyampaikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang terjadi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan peraturan tersebut juga memunculkan praktek-praktek baru pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tentunya memerlukan kesiapan peran APIP dalam melakukan pengawasan.

Lebih lanjut, Sekretaris Utama BPKP juga memaparkan bahwa dalam merespon perubahan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP selaku pembina APIP yang sebelumnya telah memiliki pedoman pengawasan intern terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bermaksud untuk melakukan revisi terhadap pedoman-pedoman yang telah ada dengan perubahan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 13 Peraturan LKPP turunannya.

Dengan dilaksanakannya pengawasan intern PBJ yang terintegrasi oleh BPKP dan APIP dengan berbasis pada risiko dan standar yg berlaku, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasaoleh instansi pemerintah dapat menghasilkan output yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, serta dapat dilaksanakan secara berkenjutan dengan Outcome yang terukur.



Share      

Berita Terkait:

21 Maret 2019 10:57:11 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Buton Tengah Siap Implementasikan Siskeudes Versi 2.0
21 Maret 2019 10:55:00 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Buton Selatan Siap Implementasikan Siskeudes Versi 2.0
07 Nopember 2018 13:46:26 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
WORKSHOP EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KOLAKA, SULTRA.
13 September 2017 11:30:23 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Workshop SIMDA Perencanaan dan Konsinyering LKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sultra
18 Mei 2015 18:45:03 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Arahan Presiden pada Rakornas Pengawasan Bergema Kembali di BPKP Perwakilan Sultra