Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembekalan Pengelolaan Keuangan Desa antara Universitas Halu
04 Mei 2016 14:03:19 / sultra / dibaca: 1655 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2016 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Universitas Halu Oleo dan Perwakilan   BPKP Prov Sulawesi Tenggara, terkait Pembekalan Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata), bertempat di Auditorium Mokodompit Universitas Halu Oleo Kendari pada acara Wisuda Sarjana S1,S2 dan S3.

Perjanjian  ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan  Bisnis H. Muh Syarif dari Universitas Halu Oleo Kendari dan Oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara R. Ersi Soenarsih disaksikan oleh Rektor Universitas Halu Oleo Usman Rianse  dan Dirjen Pengajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti Prof Dr Intan Ali, Phd.

Mahasiswa  KKN yang akan  mendapat Pembekalan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dengan adanya Pembekalan Keuangan Desa ini diharapkan Mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat melalui Praktik Kerja Nyata dapat  membantu desa mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES).  NK  



Share      

Berita Terkait:

10 Mei 2017 09:32:36 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan MoU Antara BPKP Sultra dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
03 Nopember 2015 11:10:38 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Estafet Kepemimpinan di BPK Sultra Melanjutkan Sinergi dengan BPKP Sultra
10 April 2015 09:23:14 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
MoU dengan Pemkab Muna Barat
26 Pebruari 2015 10:58:52 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
PEMKAB BUTON SELATAN TANDATANGANI MOU DENGAN BPKP, KUATKAN PONDASI SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU
11 Pebruari 2015 19:35:30 / sultra / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perkuat Pondasi Buteng Sebagai Daerah Otonomi Baru