Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

LKPD Pemprov Sultra TA 2014 Raih Opini WTP
29 Juni 2015 10:30:02 / sultra / dibaca: 6426 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Laporan Keuangan Pemprov Sultra TA 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dalam pencapaian opini yang paling bergengsi itu, Gubernur akui andil BPKP. Semangat BPKP Perwakilan Sultra melayani telah disambut dengan komitmen Gubernur dan semangat tim di dalam pemprov sendiri, ditambah dengan koordinasi dengan pegawai BPKP yang dipekerjakan sebagai pejabat di Pemprov Sultra. Lengkaplah kolaborasi kerja keras mewujudkan opini teratas itu.

Kontribusi BPKP disebut dalam sambutan Gubernur Sultra Nur Alam. Hal itu tercetus saat Gubernur menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD 2014 dengan opini WTP pada Sidang Paripurna Istimewa, Jumat 26 Juni 2015, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Sultra,  Kendari.

"Upaya meraih WTP ini merupakan hasil kerja keras dengan waktu yang cukup panjang.." demikian Nur Alam menyampaikan sambutannya di hadapan sekitar dua ratus hadirin, terdiri dari para kepala daerah, pejabat pemprov, pejabat kepolisian dan TNI, serta pejabat vertikal, pada acara itu.

"Apalagi banyak persoalan aset yang harus dituntaskan. Persoalan yang datang tidak hanya berasal dari pemerintah sebelumnya, namun juga persoalan sejak pemprov ini berdiri. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembenahan. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sultra, dilakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah dan pembenahan aset melalui sensus barang milik daerah. Kerja keras ini membuahkan hasil. Penataan aset pemda kini lebih rapi dan akuntabel. Apalagi dengan menggunakan aplikasi Simda..."

Dalam acara yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin dan Korwas APD Teguh Harjanto itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafruddin Mosii, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan lalu. "Diantaranya melakukan pemulihan kas senilai Rp. 1,41 Milyar, melakukan sensus Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp 3,08 Trilun serta melakukan penataausahaan aset tetap dan aset lainnya dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD, " ujar Sjafruddin Mosii.

Usai memberikan sambutan, Gubernur antara lain menyalami Kaper BPKP Sultra yang mendapat kehormatan tempat duduk di sisi panggung bersama Kalan BPK Sultra, Nelson Ambarita, dan pejabat kepolisian dan TNI, seraya Gubernur mengucapkan terima kasihnya kepada BPKP dan mohon dukungan untuk masa mendatang.

Dengan penyerahan LHA BPK RI kepada Pemprov Sultra ini, maka sampai  Jumat tanggal 26 Juni 2015 itu, dari 15 LKPD se Sulawesi Tenggara yang diaudit BPK, 13 diantaranya sudah terbit LHA, dengan opini: 6 WTP penuh dan 7 WDP. 
 
Enam LKPD dgn opini WTP penuh adalah Pemprov Sultra, Pemko Kendari, Pemkab Bombana, Pemkab Buton, Pemkab Kolaka Utara, dan dan Pemkab Wakatobi. 
 
Sebagai perbandingan dengan tahun lalu, Pemda yang tahun ini mendapat WTP, Pemprov Sultra tahun lalu WTP penuh (kini bertahan), Pemkab Kendari, Pemkab Bombana, dan Pemkab Buton tahun lalu WTP DPP (tahun ini meningkat menjadi WTP penuh atau clear and clean). Ada pun peningkatan opini terjadi pula pada Pemkab Kolaka Utara dan Wakatobi yang pada tahun lalu masih WDP kini WTP.  
 
Selain yang meraih WTP, tujuh LKPD lainnya di Sultra masih beropini WDP, yaitu Pemkab Konawe Selatan, Pemkab Konawe, Pemkab Konawe Utara, Pemko Baubau, Pemkab Buton Utara, Pemkab Muna, dan Pemkab Kolaka. 
 
Sisa dua LKPD lagi saat tulisan ini dibuat masih dalam proses audit BPK. Keduanya merupakan pemda daerah otonomi baru (DOB) yaitu Pemkab Konawe Kepulauan dan Pemkab Kolaka Timur. Mudah-mudahan keduanya minimal WDP, syukur-syukur bisa WTP  karena daerah baru belum banyak permasalahan. Sehingga, tidak ada satu pun LKPD di Sultra yang beropinikan di bawah WDP. 

 

Khusus untuk Pemprov Sultra, seperti yang disebutkan Gubernur, kontribusi BPKP dalam pencapaian opini WTP tampak nyata, baik dari luar maupun dari dalam Pemprov Sultra. BPKP Perwakilan Sultra dengan timnya tanpa kenal waktu telah mendampingi tim di Pemprov.

Semangat melayani mitra dari BPKP Perwakilan Sultra ini disambut dengan komitmen Gubernur dan semangat tim di dalam pemprov sendiri yang dikomandani Kepala BPKAD Pemprov Sultra Bu Isma. Ditambah lagi dengan koordinasi dengan dua Pegawai BPKP yang dipekerjakan (DPIL) di sana, yaitu Inspektur RM Suryo Martono dan Kabid Akuntansi Ino Sopandi. Maka, lengkaplah kolaborasi dan kerja keras antara BPKP Perwakilan Sultra dan Pemprov Sultra itu.  Dan, betul kata Gubernur, kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil.

(HUMAS BPKP SULTRA)



Share      

Berita Terkait:

16 Agustus 2018 19:02:50 / sultra / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bupati Konsel Sambut Baik Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan BPKP Sultra dan Nyatakan Apresiasi
16 Agustus 2018 17:55:40 / sultra / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Silaturrahim Pertama Kepala Perwakilan BPKP Sultra ke Plt Walikota Kendari
11 April 2016 13:46:05 / sultra / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Sekali Dayung Empat Pulau Terlampaui Sekali Bimtek Empat Kegiatan Terlaksana
02 Nopember 2015 18:22:00 / sultra / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Bupati Kolaka Sambut Baik Upaya BPKP Kawal Keuangan Desa
27 Mei 2015 14:31:40 / sultra / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Upaya Pencegahan Korupsi di Baubau dan Buton Selatan