Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Arahan Presiden pada Rakornas Pengawasan Bergema Kembali di BPKP Perwakilan Sultra
18 Mei 2015 18:45:03 / sultra / dibaca: 1264 kali / Kat: Sosialisasi

Di Kendari, Kaper BPKP Sultra menyampaikan kembali sekilas arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan di BPKP Pusat. Arahan Presiden itu penting untuk diketahui, apalagi dikaitkan dengan pandangan Ketua BPK yang juga hadir pada Rakornas tersebut. Apa saja kah itu?  

 

Senin 18 Mei 2015 pukul 08.00 WITA. Di lobby sebuah gedung di bilangan Jalan Balaikota Kendari, tempat BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara berkantor, tampak sudah berkumpul para pegawai.

Ini sebuah pemandangan yang lazim setiap Senin pagi di kantor BPKP perwakilan wilayah Bumi Anoa itu. Dalam kesejukan, keheningan dan kebeningan pagi itu, para pegawai BPKP Sultra mendengar arahan dari pimpinan sekaligus ajang menyampaikan isi hati kepada atasannya. Dilanjutkan dengan renungan dan doa bersama. Dan ditutup dengan yel-yel para pegawai, yang teriakannya membuncah keheningan pagi namun menyiratkan semangat, sebelum mereka kembali bekerja.

Pagi itu Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin menyampaikan sekilas hasil arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan di kantor pusat, di Jakarta, pada Rabu 13 Mei lalu. Rakornas yang bertemakan “Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional” di kantor BPKP Pusat itu dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. 

"Kehadiran Presiden di Kantor BPKP Pusat menunjukkan pengakuan dan apresiasi Presiden yang luar biasa terhadap kinerja kita yang tidak boleh kita sia-siakan," ujar Pak Kaper.

Untuk itu, BPKP sebagai auditor Presiden telah mendapat target lima tahun ke depan oleh Presiden, antara lain peningkatan kapabilitas APIP.

 "Yang semula kapabilitas APIP di level satu sebanyak 88%, maka lima tahun mendatang harus dibalik: kapabiltas level tiga lah yang 88%,” demikian Kaper meneruskan amanah tersebut.

Target tersebut merujuk kepada data yang dihasilkan dari penilaian BPKP terhadap 417 APIP pada akhir tahun 2014, yang memperlihatkan sebanyak 88% APIP berada pada kapabilitas level 1 (Initial), 11,99% APIP berada pada level 2 (Infrastructure) dan sisanya level 3 (integrated). Kalau diteruskan kepada level yang semakin baik, masih ada level 4 (managed) dan level 5 (optimized), tapi belum ada APIP di Indonesia yang bisa mencapai level itu. 
 
Model yang digunakan berkiblat pada Internal Audit Capability Model (IACM) for the Public Sector yang diterbitkan The Institute of Internal Auditor. Di Indonesia, model penilaian ini telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1633/K/JF/2011, 27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (http://pusbinjfa.bpkp.go.id/produk/78). Dengan peran BPKP sebagai pembina APIP, maka Perka tersebut berlaku sebagai pedoman peningkatan kapabilitas bagi semua APIP.

Dengan kapabilitas APIP yang kualitasnya sebagian besar pada level satu, menurut Presiden, APIP sulit diharapkan dapat berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu BPKP diharapkan mendorong peningkatan level kapabiltas APIP tersebut.

Selain level kapabilitas APIP, Kaper BPKP Sultra Dikdik Sadikin juga menyampaikan arahan Presiden terkait dengan alokasi anggaran yang selama ini lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai daripada belanja yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Maka Presiden menginginkan BPKP dapat membantu agar proporsi ini harus dibalik. Proporsi anggaran untuk masyarakat lah yang seharusnya lebih besar.

Orientasi keuangan negara yang tertuju pada kesejahteraan masyarakat ini sejalan dengan pandangan Ketua BPK Dr. Harry Azhar Azis, MA yang juga memberikan keynote speech pada acara di BPKP Pusat itu. Lelaki kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956 itu mengatakan bahwa di dalam UUD 1945, pengelolaan Keuangan Negara ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Apa yang dilakukan BPK selama ini dengan pemeriksaan dan opininya itu, diakui Ketua BPK, belum mengarah kepada amanah konstitusi itu. Harry Azhar Azis pernah mengevaluasi, ternyata ada pemda yang tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP, tetapi tingkat kemiskinan masyarakatnya tetap tinggi, demikian juga tingkat kesenjangan sosialnya. Karena itu, seperti diulang kembali Kaper pada pagi itu, Pak Harry mengatakan, "Kalau Ketua BPK semasa Anwar Nasution mengatakan dengan pemeriksaan BPK setiap satu rupiah uang negara yang dibelanjakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, maka pada masa saya, akan saya tingkatkan menjadi: setiap satu rupiah uang negara yang dibelanjakan itu harus dapat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat."

Kembali kepada peran BPKP, Kaper BPKP Sultra menyampaikan bahwa itulah antara lain dinamika yang terjadi di lingkungan pengawasan. Sebagai bagian dari warga BPKP, maka setiap pegawai BPKP sudah seharusnya mengetahui dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah guna meningkatkan kinerja.

Usai arahan pimpinan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan renungan dan doa bersama. Pertemuan pagi itu ditutup dengan yel-yel para pegawai, yang teriakannya membuncah keheningan pagi namun menyiratkan semangat, sebelum mereka kembali bekerja.

 

(HUMAS BPKP SULTRA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Share      

Berita Terkait:

13 September 2017 11:30:23 / sultra / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Workshop SIMDA Perencanaan dan Konsinyering LKPD Tahun 2017 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sultra
16 Oktober 2013 10:04:13 / sultra_adminBPKP / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BPKP Sosialisasi Anti Korupsi pada kandidat investigator UHO
03 September 2013 10:46:44 / sultra_adminBPKP / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Ajak Penerima KUBE Perangi Korupsi, Perwakilan BPKP SULTRA Gelar SOSPAK


Profil BPKP Prov Sultra
Struktur Organisasi
Visi dan Misi
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok & Fungsi
Profil Kabag TU dan Korwas
Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Korwas Akuntan Negara
Korwas Investigasi
Korwas Instansi Pemerintah Pusat
Korwas P3A
Kepala Bagian Tata Usaha
Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Pengadaan Barang Dan Jasa
Pengumuman
Program dan Kegiatan
Target dan Capaian Kinerja
SPIP Instansi Vertikal
SPIP Pemerintah Daerah
Data Informasi Publik
Laporan Kinerja Tahunan
Laporan Kinerja Triwulanan
Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Galeri Foto

 

 

 

PERWAKILAN BPKP PROV SULTRA

Jl. Balaikota Nomor 15 Kendari 93117
Telp. (0401)3125023  Fax. (0401)3122126

www.bpkp.go.id/sultra
sultra@bpkp.go.id

BPKP SULTRA: "SOSOITO..!"


Situs Terkait
  Provinsi Sultra
  Kota Kendari
  Kota Bau Bau
  Kab. Kolaka
  Kab. Kolaka Utara
  Kab. Konawe
  Kab. Konawe Selatan
  Kab. Muna
  Kab. Buton
  Kab. Wakatobi
  Kab. Bombana
  Kab. Buton Utara
  Kab. Kolaka Timur
  Kab. Buton Tengah
  Kab. Muna Selatan.
  Kab. Muna Barat
  Kab. Konawe Kepulauan

Newsletters
  Kendari Pos
  Kendari Ekspres