PEMKAB BUTON SELATAN TANDATANGANI MOU DENGAN BPKP, KUATKAN PONDASI SEBAGAI DAERAH OTONOMI BARU

"Sebagai daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Buton Selatan belum memiliki permasalahan yang relatif kompleks, dan dengan demikian akan mudah diarahkan sehingga pencapaian untuk laporan keuangan Pemda yang beropinikan WTP menjadi suatu keniscayaan," demikian kutipan optimis pidato Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Mustari, dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Buton Tengah, Muhammad Zakir SE M.Si., pada Selasa, 24 Februari 2015 dalam pembukaan Pelatihan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dengan Aplikasi SIMDA di Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Kali itu acara tidak di ibukota Kabupaten Buton Selatan yaitu Batauga, yang juga terletak di Pulau Buton. Pasalnya, fasilitas dan akomodasi di Batauga belum cukup tersedia untuk sebuah pelatihan yang antara lain memerlukan kontinuitas listrik, dan akomodasi lain, sehingga pelaksanaan pelatihan dilakukan di Kota Baubau.

Keterbatasan fasilitas tersebut, ditambah wilayah Buton Selatan yang mencakup tiga pulau lain, yaitu Pulau Sihompu, Pulau Kadatua dan Pulau Batu Atas, merupakan kendala tersendiri bagi proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Untuk menyampaikan data keuangan dan aset dari unit kerja di Pulau Batu Atas ke Batauga di Pulau Buton, misalnya, memerlukan perjalanan laut minimal empat jam. "Itu pun dalam kondisi laut yang normal. Padahal untuk bulan-bulan tertentu, seperti sekarang ini, ombak di sana bisa mencapai ketinggian pohon kelapa. Adapun cara lain penyampaian, misalnya via email pun tidak dapat dilakukan berhubung tidak ada sinyal. Jangankan email, sms saja pun tak bisa," ujar Kepala DPPKAD Buton Selatan, Muhammad Davis.

Itu sebabnya, Sekda Buton Selatan M. Zakir, yang tak lain Mantan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau, menambahkan bahwa meskipun belum terhutang permasalahan yang berat, namun modal dasar untuk membangun pondasi yang kuat bagi Buton Selatan itu masih harus melalui perjuangan berat, antara lain lokasi yang jauh, terpisah pulau dan minim fasilitas, serta SDM yang belum kapabel. 

Untuk itu, diharapkan BPKP dapat mendampingi Pemkab Buton Selatan dalam memperkuat pondasi penataan pengelolaan keuangan daerah itu, sehingga dapat mencapai opini WTP. Sebagai pembuka itikad baik tersebut, maka pada pagi itu dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Buton Selatan dan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Kepala Perwakilan BPKP Sultra Dikdik Sadikin, yang didampingi Korwas APD Teguh Harjanto dan Tim, menyatakan siap membantu Pemkab Buton Selatan selama diiringi dengan komitmen dari kepala daerah dan jajaran pimpinannya. Selain itu, soliditas seluruh SKPD, dimana pengelolaan keuangan dan aset tersebar di dalam setiap SKPD, sangat diperlukan guna membangun penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, yang antara lain dicerminkan dari kualitas opini hasil pemeriksaan BPK. 

(HUMAS BPKP SULTRA)