Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

Buton Tengah Siap Implementasikan Siskeudes Versi 2.0
21 Maret 2019 10:57:11 / sultra / dibaca: 29 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 di Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Gedung Az-Zahra Labungkari, dengan peserta 67 kepala desa, camat dan kepala OPD di lingkungan Kabupaten Buton Tengah. Workshop menghadirkan narasumber yaitu: Amirul Tamim, Anggota Komisi XI DPR RI; Hermanto, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara; Wa Odi Oni Idrus Kabid pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Yan Setiadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta di moderatori oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Tengah.

Buton Selatan Siap Implementasikan Siskeudes Versi 2.0
21 Maret 2019 10:55:00 / sultra / dibaca: 14 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Mewakili Bupati yang sedang bertugas ke Provinsi, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan membuka secara resmi Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 di Gedung Lamaindo Batauga, yang dihadiri 60 kepala desa, camat dan kepala OPD, dengan narasumber Amirul Tamim, Anggota Komisi XI DPR RI; Hermanto, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara; Oni Idrus Kabid pada Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Yan Setiadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

INSPEKTORAT KOTA BAUBAU TERUS BERBENAH DIRI MENUJU LEVEL 3 KAPABILITAS APIP
12 Maret 2019 12:57:38 / sultra / dibaca: 34 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Baubau sebagai salah satukota besar di Sulawesi Tenggara setelah IbukotaKendari, berada di Pulau Buton yang dapat ditempuh dengan pesawat terbang kira-kira 45 menit. Kota ini menjadi lokasi kunjungan kerja (kunker) Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Yan Setiadi, Rabu (6/3/2019). Tujuan kunker ini adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Inspektorat Kota Baubau, La Ode Abdul Hambali, dan mensupervisi tim bimtek BPKP Sultra. Pada kesempatan tersebut, didiskusikan langkah-langkah operasional Inspektorat Kota Baubau dalam memenuhi parameter (Key Process Area) elemen-elemen dalam matriks Internal Audit Capability Model (IACM). IACM yang diartikulasikan di Indonesia dengan nama Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP, terdiri dari enam elemen, yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola.


Arsip Berita
Selamat Datang

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Selamat datang di situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Situs ini, tak lain, sebagai salah satu cara kami memperkenalkan diri. Siapa kami, bagaimana kami, apa produk kami, dan apa yang bisa kami kontribusikan bagi kemajuan Sulawesi Tenggara. Semoga semua tergambar di sini.

Melalui pengawasan internal yang menjadi domain kami, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, kami membuka pintu untuk menjadi quality assurance dan membantu mitra kami memperkuat tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Dengan itu, gerbong dan mesin birokrasi yang kami kawal semoga dapat lebih berdaya, lebih mandiri dan tetap berjalan di jalur rel yang benar. Agar perjalanan panjang mencapai ‘terminal’ visi yang dituju itu bisa membawa kemashalatan yang baik bagi masyarakat, dan selamat. Agar musibah karena kesalahan administrasi dan korupsi dapat terhindar. Agar berkah tetaplah menjadi berkah.

Untuk itu, dalam paradigma kami, pengawasan internal harus mampu memberikan peringatan secara dini (early warning sytem) sebelum semua terlanjur bermasalah. Sehingga mitra kami mendapat kejelasan akan langkah yang harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku, dan terjerat untuk tidak dapat mengambil yang bukan haknya tanpa ketahuan. Melalui pendampingan dan asistensi yang kami lakukan, mitra akan tetap dalam koridor aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan instansinya.

Namun demikian, apabila kami dapati rambu-rambu peraturan tidak diindahkan karena itikad yang tidak baik, maka giliran kami jugalah yang akan diminta mitra aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pengawasan secara represif dalam kasus terkait, berupa audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, pemberi keterangan ahli, dan sebagainya. 

Kami yakin, paradigma dari pengawasan yang kami lakukan itu akan memberikan nilai tambah yang baik bagi mitra kerja. Sehingga kehadiran kami, alih-alih ditakuti justru menjadi dinanti dan dirindukan. Hal ini sudah terbukti, terlihat dari banyaknya surat permintaan dari mitra kerja yang dilayangkan kepada kami. 

Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami, baik kepala daerah seluruh pemda di Sulawesi Tenggara, maupun pimpinan instansi vertikal, direktur BUMN/D, dan pimpinan lembaga penegakan hukum, yang selama ini telah dan senantiasa bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami selalu siap bekerja sama untuk turut memberikan kontribusi terbaik kami guna peningkatan kualitas dan profesionalitas, serta mendorong terwujudnya good governance dan clean government di Bumi Anoa ini.

Semoga kehadiran situs kami ini memberikan manfaat, dan komitmen kami juga disambut dengan komitmen yang sama oleh para mitra. Agar secara bersama kita dapat melakukan yang terbaik dalam membangun bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia.

 Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb.

Kepala Perwakilan,

 

Yan Setiadi, Ak., M.B.A.