Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

“Gubernur Sulteng mendukung Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi Pemerintah Daerah”
29 Juni 2018 18:23:23 / sulteng / dibaca: 240 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

“Sofyan Antonius menyampaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendampingi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya diberikan opini oleh BPK.”

 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Antonius dengan didampingi oleh Korwas APD Eko Suwahyo berkesempatan untuk bertemu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola (Kamis,28/6). Kunjungan ini selain menjalin komunikasi serta bersilahturahmi, juga kesempatan bagi BPKP untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di setiap Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tengah.

Pertemuan kali ini, Gubernur Sulawesi Tengah didampingi oleh Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan salah satu Diaspora BPKP, Mulyono. Selain itu didampingi pula oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Muchlis.

Sofyan Antonius menyampaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendampingi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya diberikan opini oleh BPK. Keberhasilan itu diantaranya mempertahankan opini WTP bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, dan Pemerintah Kabupaten Buol, Selain itu keberhasilan menaikkan opini dari WDP ke WTP diperoleh Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Sementara yang lain memperoleh opini yang tetap sama yakni WDP, Pemerintah Kabupaten Poso, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Tolitoli, dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Adapun yang mengalami penurunan opini yakni Pemerintah Kabupaten Morowali dari WTP menjadi WDP dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari WDP menjadi TMP.

“Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah mendampingi secara maksimal setiap Pemerintah Daerah dalam menyusun LKPD, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting sebagai pembelajaran agar memperoleh hasil yang maksimal.” Tandas Sofyan Antonius.

Selain itu Sofyan Antonius juga memaparkan panduan bagi perangkat desa, Inspektorat di lingkungan pemerintah daerah, dan auditor BPKP dalam melakukan penilaian risiko kecurangan atas pengelolaan keuangan desa yang selama ini mendapat perhatian bagi masyarakat. Pedoman penilaian risiko kecurangan ini mempunyai tujuan memberikan kerangka kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan dan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan yang terjadi.

“Persiapan penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk meyakinkan bahwa tim yang dibentuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.” Ujarnya menjelaskan.

Sofyan Antonius menimpali kembali bahwa, pelaksanaan penilaian risiko kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan pada  lima  aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Langkah-langkah kerja yang dilakukan nantinya melakukan survey pendahuluan untuk memperoleh informasi umum mengenai sumber daya manusia perangkat desa, anggaran yang dikelola, maupun hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu penyebaran kuisioner dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa sebelum dilakukan penilaian risiko. Kuesioner ditujukan kepada aparat desa yang menjadi pemilik resiko. Dari penyebaran kuisioner tersebut akan dilakukan pengolahan data dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sehingga akan didapati penilaian resiko kecurangan yang akan menentukan respon menghadapi resiko kecurangan tersebut apakah menghindari risiko, mengurangi risiko, berbagi risiko atau menerima risiko.

“Jika hal ini dilakukan bagi Pemerintah Desa, kedepannya akan menjadi hal baik dalam mengelola keuangan desa dan menghindari praktik kecurangan yang akan terjadi.” Tutur Sofyan dengan optimis.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menimpali hasil penyampaian tersebut dengan memberikan apresiasi yang tinggi bagi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendampingi Pemerintah Daerah menyusun LKPD. Memang usaha maksimal yang dilakukan terbentur kendala-kendala teknis di lapangan yang tidak dapat dipungkuri bisa terjadi. “Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sudah bekerja keras untuk itu, nanti kedepannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, saya akan meminta komitmen para Bupati dan Walikota agar serius dalam mengelola Tata Kelola Pemeritahan yang baik.” Ujarnya.

Selain itu dalam menanggapi gagasan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mendukung penuh pedoman dan panduan penilain resiko kecuarangan pengelolaan keuangan desa. Bentuk dukungan tersebut berupa harapan agar dapat dimplementasikan pada desa-desa agar mencegah bertambahnya kasus korupsi dana desa, mengingat maraknya kasus tersebut yang sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

 (Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah/AP)



Share      

Berita Terkait:

10 Agustus 2018 19:34:43 / sulteng / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kaper BPKP Sulteng : \"Perolehan Opini Jangan Membuat Terlena ! \"
09 Agustus 2018 08:31:55 / sulteng / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Sulteng Siap Membantu Pencapaian Kinerja Pemda Banggai Kepulauan
23 Juli 2018 09:14:49 / sulteng / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Sulteng : \"Konsultasi/Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kanwil Kemenag\"
16 Juli 2018 13:41:19 / sulteng / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
“BAP DPD RI melakukan Kunjungan Kerja di Sulawesi Tengah”
14 Maret 2018 15:27:08 / sulteng / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Gubernur Sulawesi Tengah Terima Hasil Laporan Pengawasan 2017


Profil Pewakilan Sulteng
Kata Pengantar
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Visi Misi
Produk & Layanan
Pembinaan
Audit
Akuntabilitas
Unit Kerja
Bagian Tata Usaha
Bidang IPP
Bidang APD
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang P3A
Tentang Sulteng
Wisata Sulteng
Profil Pemda
INFORMASI PUBLIK
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Keuangan
Program dan Kegiatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja
Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan
Laporan Kinerja
    

Majalah Topegugu

 

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, SH, Palu 94111
Telepon dan Faksimile : (0451) 421920
E-mail : sulteng@bpkp.go.id