KUNJUNGAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Palu 13/02 – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Reny Ardiawati Lamadjido mengunjungi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan tersebut merupakan silahturahmi pertama kali Reny Ardiawati setelah dilantik menjadi pejabat eselon II pada awal bulan Februari yang lalu.

Dalam kunjungan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Sofyan Antonius didampingi oleh Korwas Bidang APD, Eko Suwahyo dan Korwas Bidang IPP Deni Sundara. Reny Ardiawati menyampaikan Dinas Kesehatan yang dikomandaninya kini, perlu didampingi oleh BPKP secara terus menerus dalam hal tata kelola dan pengendalian internal di lingkungannya. Ia menambahkan, dalam hal pengelolaan RSUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu mendapat perhatian lebih dan secara manajerial RSUD-RSUD yang telah didampingi sudah menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Namun masih berharap BPKP juga tetap membantu. “Oleh karena itu, saya berharap BPKP selalu membukakan pintu bagi jajarannya untuk menerima setiap konsultasi yang kami lakukan.” Ujarnya.

Sofyan Antonius memberikan kesan positif dalam kunjungan kali ini, ia dan jajarannya siap mendampingi secara terus menerus Reny Ardiawati beserta rekan-rekan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Lanjutnya hal lain yang ia sampaikan, “di era media sosial yang terbuka, perlu menjadi perhatian bagi para pekerja medis yang bekerja di tengah masyarakat agar terlindungi oleh aturan hukum selama bekerja, asalkan prosedur-prosedur medis yang dilakukan tidak melanggar kode etik profesi.” Tambahnya.

Reny Ardiawati menanggapi bahwasanya perlindungan terhadap tim medis itu ada, hanya yang menjadi persoalan sekarang ini adalah peran organisasi profesi medis di daerah-daerah belum optimal karena peran tersebut ada dalam majelis kode etik profesi. Oleh karena itu ia berharap organisasi profesi medis ini juga berperan membantu Dinas Kesehatan agar para pekerja medis selalu aman dan nyaman dalam melayani masyarakat.

Humas BPKP Sulteng/AP