Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, mengadakan kegiatan Rapat Kerja Awal Tahun 2018 dengan tema “Membangun Strategi, Mencapai Kinerja Unggul”. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 25 sampai dengan 27 Januari 2018 yang bertempat di Aula Graha Audita dan pada hari terakhir dilaksanakan kegiatan budaya kerja untuk menambah keakraban antara para pegawai, yang dilaksanakan di Pantai Taipa.

Rapat Kerja diawali dengan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Panitia, Hendra Cipta yang juga merupakan Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menyampaikan ada 97 pegawai mengikuti kegiatan, yang berasal dari para pejabat struktural, fungsional, dan para tenaga harian lepas. “Kegiatan ini merupakan peristiwa saat masing-masing performa setiap bidang dan bagian diperkenalkan secara formal kepada seluruh pegawai.” Tuturnya. Hendra menambahkan, ada empat fokus pengawasan untuk tahun 2018 yakni, Pengawalan Program Prioritas Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara dan Daerah, serta Peningkatan Tata Kelola. “Empat fokus pengawasan ini, menjadi concern BPKP dalam menunjukkan kinerjanya.” Imbuhnya

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Antonius membuka kegiatan ini. Mengawali sambutannya Sofyan memaparkan kondisi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama, yakni target level tiga untuk maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Sofyan berharap melalui rapat kerja yang dilakukan, para pegawai dapat berkontribusi melalui empat komisi yang telah dibentuk yakni Komisi I mengenai Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, Komisi II mengenai Strategi Peningkatan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan SIMDA Perencanaan, Komisi III mengenai permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan SPIP di lingkungan kantor, serta Komisi IV mengenai peningkatan peran kehumasan dalam menunjang tugas pengawasan. “Melalui pembagian komisi ini, para pegawai harus mampu menyusun dan mengembangkan rencana detail untuk mencapai target.” Tuturnya.

Sofyan juga memaparkan hasil Rapat Kerja BPKP di Yogyakarta dan Denpasar sebagai bahan brainstorming untuk memacu semangat para pegawai agar semua pegawai berkomitmen bersama untuk melakukan hal yang baik bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya bidang Instansi Pemerintah Pusat memaparkan kinerjanya selama tahun 2017 dan rencana aksi tahun 2018, dilanjutkan bidang Akuntan Negara, Investigasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Program Pelaporan dan Pembinaan APIP, serta bagian Tata Usaha. Setiap bidang maupun bagian juga memberikan waktu bagi para pegawai  untuk melakukan diskusi panel, para peserta terlihat sangat antusias dalam memberikan pertanyaan maupun pernyataan.

Rapat Kerja ini juga menyajikan materi Masalah Etika yang dibawakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ridwan Mumu. Dan untuk materi Peran Aplikasi SIMDA Dalam Analisis Kebijakan Keuangan Negara, sebagai pemateri ialah Giri Susilo yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam materi Masalah Etika, Ridwan Mumu menjelaskan bagaimana etika protokoler dalam kepemerintahan, “Kita harus menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan tata pengaturan keprotokolan, untuk itu protokoler merupakan serangkaian aturan atau tata cara dalam menyelenggarakan suatu acara agar dapat berjalan dengan tertib, khikmad, rapi, lancar dan teratur dengan memperhatikan ketentuan keprotokolan yang berlaku.” Ujarnya. Lebih lanjut Ridwan membagikan pengalamannya selama menjadi humas dan protokoler di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk materi Peran Aplikasi SIMDA Dalam Analisis Kebijakan Keuangan Negara, Giri  menyampaikan bahwa BPKP saat ini mendapatkan kepercayaan yang penuh oleh Presiden untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Salah satunya melalui aplikasi SIMDA yang sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Giri berharap pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengahmengupas lebih jauh mengenai akuntansi biaya dari OPD-OPD di Provinsi Sulawesi Tengah agar penggunaan keuangan daerah dapat menjadi optimal.

Salah satu peserta yang dimintai pendapatnya mengenai kegiatan Rapat Kerja Awal Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Lintang Puspandalu menyampaikan melalui Rapat Kerja ini, berharap para pegawai diperlukan kepedulian untuk mempunyai perhatian yang lebih terhadap target maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP. “Target level tiga milik kita bersama, kita harus bekerja sinergis untuk mengejar target ini.” Ujarnya.

(Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah/AP)