DIALOG HUMANIS UNTUK TATA KELOLA YANG BAIK

Jumat (5/1/2018) – Dalam mewujudkan tata kelola yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Unsur partisipasi dilakukan oleh Pimpinan Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Antonius bersama Kepala Bagian Tata Usaha, Hendra Cipta dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Toba Antanov berkesempatan bersilahturahmi dengan jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJBN) Provinsi Sulawesi Tengah yang  diwakili oleh Plt. Kepala Kantor, Wawan beserta dua Kepala Bidang yang ikut serta mendampingi.

Langkah strategis yang ditempuh ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi yang aktif, pada kesempatan tersebut Plt. Kepala Kantor DJBN Provinsi Sulawesi Tengah, Wawan menyampaikan terima kasihnya atas kerjasama dan koordinasi yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya Wawan berharap ke depannya akan ada perjanjian kerja sama yang dilakukan antar kedua instansi ini, terutama dalam penggunaan aplikasi SIMDA yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola pelaporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk mengawal tata kelola yang baik. Selain itu Wawan berharap Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mampu memberikan masukan dan mengawal Kabupaten Sigi yang sedang membangun system pengelolaan keuangannya agar dapat dihubungkan dengan aplikasi SIMDA.

Selanjutnya setelah dari Kantor DJBN Provinsi Sulawesi Tengah,  ditempat yang terpisah Kepala KPPN Palu, Muhtar Salim menerima audiensi jajaran Pimpinan Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Muhtar Salim menyambut baik kunjungan dan silahturahmi ini. Ia mengatakan siap bekerjasama karena hal ini sudah menjadi harapan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu agar dapat mengawal terkait penyerapan anggaran di Sulawesi Tengah yang berjumlah 14 Pemda, dimana pada tahun 2017, baru mencapai sekitar 80%. Muhtar Salim pun berharap agar dapat mengundang Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah pada saat Hari Bhakti Kementerian Keuangan.

 

-Alexander Philiph-