Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPKP dan BKKBN dalam Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
16 Mei 2018 10:09:21 / sulteng / dibaca: 48 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Inspektur Utama BKKBN mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh BKKBN adalah kurangnya akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang menyebabkan hasil pemeriksaan BPK pada Tahun 2016 untuk BKKBN dengan opini WDP. Selain hasil pemeriksaan BPK berupa WDP, masih banyak kekurangan lain pada  instansi BKKBN yaitu terkait hasil penilaian SAKIP, Maturitas SPIP serta Kapabilitas APIP sehingga BKKBN harus bekerja keras dalam meningkatkan hal-hal tersebut.

 

Arahan Kepala Perwakilan tentang Penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan PDAM
14 Mei 2018 09:12:58 / sulteng / dibaca: 26 kali / Kat: GCG

"Jika risiko utama pengelolaan PDAM tidak dikelola dengan baik maka kemungkinan besar manajemen PDAM akan menghadapi permasalahan yang sama seperti permasalahan PDAM yang sedang dihadapi sat ini, seperti tingkat kehilangan air yang tinggi, efektivitas penagihan yang rendah, dan rata-rata tarif air yang lebih rendah dari harga pokok air". Demikian arahan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah tentang Penerapan Manajemen Risiko Pengelolaan PDAM pada Rapat Kerja DPD Perpamsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.

WORKSHOP EVALUASI PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN 2018
11 Mei 2018 17:54:37 / sulteng / dibaca: 32 kali / Kat: Sosialisasi

WORKSHOP EVALUASI PELAKSANAAN IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TAHUN 2018 PROVINSI SULAWESI TENGAH


Arsip Berita
Galeri Foto Kegiatan

     

Pembukaan HUT ke 31 BPKP

10 Mei 2014

MoU dengan Kab. Morut

 30 Mei 2014

Sosialisasi Program STAR

            24 Juni 2014

 

Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Dalam rangka revitalisasi dan reposisi peran BPKP, maka BPKP sebagai institusi birokrasi profesional telah mengubah visinya dari semula Katasilator Pembaharuan Manajemen Pemeintah melalui Pengawasan Yang Profesional menjadi Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

        Hal ini mengandung makna bahwa keberadaan BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah mempunyai arti dan peran strategis untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

        BPKP sebagai salah satu komponen dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menumbuhkembangkan sinergi antar APIP dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal pemerintah guna memberi dukungan bagi proses pengambilan kebijakan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

        Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil perwakilan dalam bentuk website ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah  

BPKP JAYA

Selamat Datang

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="70" width="600"><param name="wmode" value="transparent" /><embed height="70" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" scale="noborder" src="/public/upload/unit/sulteng/flash/Headerutama.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="600" wmode="transparent"></embed></object></p>

Sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka revitalisasi dan reposisi peran BPKP, maka BPKP sebagai institusi birokrasi profesional telah mengubah visinya dari semula Katalisator Pembaharuan Manajemen Pemerintah melalui Pengawasan Yang Profesional menjadi Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
 
Hal ini mengandung makna bahwa keberadaan BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah mempunyai arti dan peran strategis untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 
        BPKP sebagai salah satu komponen dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menumbuhkembangkan sinergi antar APIP dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal pemerintah guna memberi dukungan bagi proses pengambilan kebijakan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
 
        Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil perwakilan dalam bentuk website ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. 
 
Slamet Tulus Wahyana
Struktur Organisasi

Profil Pewakilan Sulteng
Kata Pengantar
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Visi Misi
Produk & Layanan
Pembinaan
Audit
Akuntabilitas
Unit Kerja
Bagian Tata Usaha
Bidang IPP
Bidang APD
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang P3A
Tentang Sulteng
Wisata Sulteng
Profil Pemda
INFORMASI PUBLIK
Laporan Keuangan
Program dan Kegiatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Rencana Strategis
Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja
Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan
Laporan Kinerja
    

Majalah Topegugu

 

 

 

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, SH, Palu 94111
Telepon dan Faksimile : (0451) 421920
E-mail : sulteng@bpkp.go.id