Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Program dan Kegiatan Pengawasan

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012 mencakup pelaksanaan atas 32 indikator kinerja keluaran dalam tiga program. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga program yang telah ditetapkan adalah sebesar 139,61% atau tergolong “Sangat Baik”.

 

1.  Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian

 

Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit Interim PPIP Tahun Anggaran 2012. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 17 laporan dari target sebanyak 21 laporan atau mencapai 80,95% dari target. Target output yang belum terealisasi sebanyak 11 (sebelas) laporan disebabkan adanya pembatalan anggaran.

 

2.  Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian

 

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan dari target 7 laporan atau dengan capaian sebesar 257,14%.

 

3.  Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

 

Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 11 laporan dari target 4 laporan atau mencapai 275,00% dari target.

 

4.  Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Operasional PNBP dan Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan atas penugasan ini telah terbit sebanyak 5 laporan dari target 1 laporan, atau mencapai 500,00%.

 

5.  Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian

 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Kinerja atas Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI Sulawesi Selatan Tahun 2011 dan audit operasional progress pekerjaan LOAN EINRIP per 30 September 2011. Laporan telah terbit sebanyak 2 laporan dari target 1 laporan atau mencapai 200,00%.

 

6.  Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA. Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 99 laporan dari target sebanyak 83 laporan atau mencapai 119,28 % dari target.

 

7.  Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain: Audit atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah Tahun Anggaran 2011, Audit kinerja Bantuan Operasional Kesehatan, Audit kinerja Bantuan Operasional Sekolah, Audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam, dan beberapa audit lainnya. Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 37 laporan dari target 33 laporan atau mencapai 112,12% dari target.

 

8.  Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam

 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran DIPA TA 2012 (s.d. Triwulan II), Audit Dana Dekonsentrasi, Reviu (Clearance) Pembangunan Gedung pada Pengadilan Agama Kelas 1.A Makassar, Pengadilan Agama Makale, Rumah Sakit Pendidikan UIN Alaudin Makassar, Gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemilu Daerah pada KPU Kabupaten Takalar. Jumlah laporan yang terbit atas penugasan ini sebanyak 88 laporan dari target 18 laporan, atau mencapai 488,89% dari target.

 

9.  Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

 

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melalui Audit Kinerja atas Program Raskin Tahun 2011 Kabupaten Gowa dan Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) pada kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial dan BPN periode Januari-Juni 2012. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 30 laporan dengan target sebanyak 11 laporan dengan capaian kinerja mencapai 272,73%.

 

10.  Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

 

Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.Kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan yang telah dilaksanakan adalah pada Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, KPUD, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan

 

11.  Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPolsoskam

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah Monitoring/Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Kemenkokesra, Kemendiknas, Kementerian Sosial, BPN, dan beberapa kabupaten pada Dinas-dinas/Instansi di Provinsi Sulawesi Selatan

 

12.  Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam

 

Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M. Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 laporan dari target sebanyak 2 laporan atau mencapai 100,00% dari target.

 

13.  Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah

 

Kegiatan Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam tahun 2012 evaluasi dilakukan terhadap 6 Pemda yaitu Kabupaten Luwu, Soppeng, Bone, Enrekang, Bulukumba dan Selayar. Selain itu terdapat bimbingan teknis evaluasi LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Bone dengan jumlah laporan terbit sebanyak dua laporan. Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 8 laporan dari target sebanyak 6 laporan atau mencapai 133,00%.

 

14.  Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

 

Kegiatan yang mendukung capaian laporan hasil pengawasan bidang Keuangan Daerah adalah Evaluasi Penyerapan APBD, Monitoring OPAD dan Monitoring DAK. Jumlah laporan dukungan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah terbit sebanyak 111 laporan dari target sebanyak 85 laporan atau mencapai 131,00%.

 

15.  Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

 

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2012, asistensi penyusunan LKPD TA 2011, asistensi reviu LKPD TA 2011 pada APIP, sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah. Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 139 dari target sebanyak 48 laporan atau mencapai 289,00%.

 

16.  Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah

 

Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Audit operasional atas Pasar Tradisional Modern Buttasalewangan Kabupaten Maros, Supervisi dan Monitoring Pencegahan Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Asistensi Peningkatan Kapasitas APIP melalui penerapan Probity Audit pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Luwu Timur, serta Asistensi Probity Audit APBJ pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

 

17.  Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

 

Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pendampingan Penyusunan LAKIP, serta Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik.

 

18.  Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

 

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP, Monitoring dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP, Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemetaan Penerapan SPIP. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 38 laporan dari target 27 laporan atau mencapai 140,74%.

 

19.  Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

 

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 13 laporan atau 260% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi sebanyak 13 laporan tersebut terdiri dari 6 laporan atas penugasan PKP2T dan 7 laporan atas penugasan non PKP2T.

 

20.  Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

 

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 39 laporan atau 325% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi sebanyak 39 laporan tersebut terdiri dari 18 laporan atas penugasan PKP2T dan 21 laporan atas penugasan non PKP2T.

 

21.  Laporan Hasil Bimtek dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD

 

Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil Bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD sebanyak 24 laporan atau 300,00% dari target sebanyak 8 laporan. Realisasi sebanyak 24 laporan tersebut terdiri dari 8 laporan atas penugasan PKP2T dan 16 laporan atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator keluaran kegiatan ini dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pada PDAM berdasarkan SAK ETAP, meliputi PDAM Enrekang, Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Makassar dan Gowa.

 

22.  Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

 

Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan dalam tahun 2012 atau terealisasi sebesar 80% dari target sebanyak 5 laporan.

 

23.  Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP.

 

Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak 4 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi sebanyak 4 kegiatan dan telah terbit laporannya sebanyak 3 laporan terdiri dari 2 laporan sosialisasi FCP dan 1 laporan Diagnostic Assesment atau tercapai sebesar 75% dari target.

 

24.  Laporan Hasil Kajian Pengawasan

 

Kegiatan kajian pengawasan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundang-undangan yang berindikasi TPK. Target laporan hasil kajian pengawasan sebanyak 1 laporan. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2012, karena belum ditemukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kajian.

 

25.  Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim.

 

Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang ditangani dalam tahun 2012 sebanyak 16 kasus dengan jumlah laporan yang sudah terbit 16 laporan, dengan rincian sebanyak 14 laporan merupakan laporan atas penugasan tahun 2012 dan 2 laporan merupakan carry over dari tahun 2011. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6 laporan, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 267,00%.

 

26.  Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan PemberianKeterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

 

Jumlah penugasan atas Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 95 penugasan dari target 75 laporan dan laporan yang sudah diterbitkan sebanyak 82 laporan. Jumlah kerugian negara dari penugasan Audit Investigasi (AI) dan PKKN sebesar Rp19.774.460.012,47 terdiri dari penugasan AI sebesar Rp5.015.843.543,72 dan penugasan PKKN sebesar Rp14.669.722.871,75.

 

27.  Laporan hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

 

Capaian atas indikator ini diperoleh melalui penugasan Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan dalam Jabatan dan atau Penggelapan Emas dan Uang di Brankas Pegadaian Unit Attapange Sengkang Kabupaten Wajo tahun 2011. Jumlah nilai kerugian keuangan negara dari penugasan ini sebesar Rp.6.516.322.296,00. Jumlah laporan terbit untuk indikator ini sebanyak 1 laporan dari target sebanyak 1 laporan atau 100%.

 

28.  Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Workshop Pedoman Pembayaran Kabupaten Wajo, Bimtek Penerapan JFA pada Inspektorat Kota Parepare, dan Bimtek Pembinaan JFA pada Inspektorat Kabupaten Pinrang. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 kegiatan.

 

29.  Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah

 

Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 10 APIP Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, Luwu, Barru, Toraja Utara, Soppeng, Gowa, Bone, Bulukumba, dan Kota Parepare. Dengan demikian kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 10 kegiatan atau mencapai 100% dari target 10 kegiatan.

 

30.  Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah

 

Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 2 Inspektorat Kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sinjai. Laporan yang terbit sebanyak 2 laporan, atau mencapai 100% dari target 2 laporan. Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target untuk indikator tersebut.


Share   
PROFILE
Sambutan Kepala Perwakilan
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Sumber Daya Manusia
Struktur Organisasi
Sarana dan Prasarana
LAYANAN
Layanan Informasi Publik
Program dan Kegiatan Pengawasan
Poliklinik BPKP Sulsel
Target dan Capaian Kegiatan


 

Sms Pengaduan

 

Bagi yang berminat,

silahkan klik link dibawah ini :

Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2014

Pekerjaan Rehabilitasi Atap,
Talang Plat Beton dan Plafond
Gedung kantor BPKP Sulsel
Tahun Anggaran 2013

- Pengumuman Pemilihan Langsung

- Pengumuman Pelelangan Umum

------------------------------------------------

Rencana Umum Pengadaan
Tahun Anggaran 2013

 

  

 

PEJABAT STRUKTURAL

MAJALAH PARAIKATTE

 

Alamat Kantor :

Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : Sulsel@bpkp.go.id