Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Ringkasan Informasi Kinerja Tahun 2017

Dalam menjalankan mandat yang diamanahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Amanah tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 – 2019 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 – 2019.
 
Laporan Kinerja (LKJ) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya.Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
 
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan Sistem Aplikasi New IPMS, Aplikasi SIM-HP dan aplikasi DMS. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasi selama tahun 2017 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama tahun 2017.
 
 
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, indikator sasaran program sebanyak 18, dengan hasil 15 indikator dengan kategori kinerja “Sangat Berhasil”, dan 2 (dua) indikator dengan kategori kinerja “Cukup Berhasil” dan 1 (satu) indikator dengan ketegori “Tidak Berhasil”.
 
Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-upaya kegiatan assurance dan consultancy. Selain itu perlu juga diambil langkah-langkah perbaikan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan mandat terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sehingga dapat menjawab tantangan yang dibebankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan melaksanakan upaya-upaya konkrit sebagai berikut :
 
  1. Peningkatan opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini BUMN/D serta opini wajar atas laporan dukungan PHLN dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  • Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan Pemda bersama Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
  • Pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
  • Peningkatan kapasitas SDM pada Pemerintah Daerah.
  • Pembenahan sistem dan tata kelola, sistem akuntansi, majajemen aset, asistensi penyusunan laporan keuangan maupun Good Corporate Governance (GCG).
  • Kegiatan audit, evaluasi, dan reviu diarahkan kepada kesesuaian penyelenggaraan risk management, control, dangovernance process dengan kualitas yang digariskan dengan kebijakan manajemen, standar, atau norma yang diberlakukan untuk praktik yang sehat.
  1. Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas NAWACITA lebih diarahkan kepada pencapaian target kinerja NAWACITA khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk pengembangan kawasan strategis lainnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memastikan semua program prioritas pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik sebagai upaya tindak lanjut evaluasi yang dilaksanakan tahun 2017.
  1. Peningkatan tata kepemerintahan yang baik dan bersih (good public governance) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  • Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

  • Mendorong seluruh BUMN/D dan BLUD yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerapkan kriteria GCG dengan pembinaan pada BUMN/BUMD serta BLUD melalui kegiatan evaluasi/ pengembangan sistem pengelolaan dan bimtek/konsultasi/sosialisasi/asistensi/pendampingan penerapan GCG.

  1. Mewujudkan iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
  • Pre-emptif dan Preventif pada implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sistem pencegahan KKN (Fraud Control Plan) di semua SKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Peningkatan komunikasi dengan instansi penegak hukum terkait dengan permintaan audit investigasi mapun PKKN.
  • Melakukan sosialisasi tentang produk-produk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dimanfaatkan stakeholders sesuai dengan mandat yang ada, diantaranya dengan produk SIMDA, ekskalasi harga, FCP, GCG, SIA BLUD, SIA PDAM, Billing System PDAM serta aplikasi SIM-HP.
  • Melakukan penilaian maturitas SPIP sebagai wujud pengujian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan sosialisasi JFA dan tata kelola APIP, sehingga seluruh Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM).
  • Survey kebutuhan stakeholders agar dapat disinkronkan dengan PKP2T.
  • Pembentukan klinik BLUD dan PDAM di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Peningkatan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melalui PPM, workshop dan diklat.
  • Peningkatan efektivitas internal quality assurance melalui FGD hasil pengawasan.

 


Share   

 



 


Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id