Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Sinergi BPKP Kawal Percepatan Penanganan Covid-19
27 Juni 2020 19:02:57 / sulsel / dibaca: 222 kali / Kat: Evaluasi

Makassar (26/6) – BPKP diberikan amanat untuk mengawal akuntabilitas program pemerintah dalam percepatan penanganan covid-19. Karenanya dibutuhkan kerjasama antara unit kerja dan pusat, serta stakeholder. Untuk memastikan program yang telah dilaksanakan bermanfaat dan tepat sasaran.

Bertempat di ruang sekretariat Tim Teknis Percepatan Penanganan Covid-19 Perwalikan BPKP Sulsel, dilaksanakan kegiatan video conference dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Kegiatan membahas mengenai update perkembangan penanganan covid-19 di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Arman Sahri Harahap dengan didampingi Tim Teknis Percepatan Penanganan Covid-19.

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Manulang menyampaikan, salah satu kendala yang menjadi permasalahan saat ini pada penggunaan kartu pra kerja. Hal karena belum banyak warga yang memahami bagamana cara pendaftaran dan penggunaanya. Beliau menyarankan agar dinas ketenagakerjaan masng-masing pemda membuat helpdesk untuk membantu warga masyarakat.

Bonny Anang Dwijanto Deputi Bidang Akuntan Negara menyampaikan bahwa aplikasi yang dibuat oleh D4 belum banyak dimanfaatkan oleh rekan-rekan perwakilan, beliau mengamanatkan Korwas Bidang AN agar dapat memanfaatkan aplikasi yang sudah diberikan.

Terkait klaim layanan Rumah sakit terkait penganganan Covid-19 Iwan Taufiq Purwanto, Deputi Bidang Polhukam PMK menyampaikan, sebanyak 984 RS telah mengajukan klaim dengan nilai total sebesar Rp 1,2 T. Realisasi yg sudah dibayarkan 52% yaitu sekitaar Rp. 506 miliar untuk 509 RS. Beberapa RS yg mengajukan klaim belum bisa terpenuhi oleh verivikatur karena dispute terkait dengan cutoff kapan pasien dapat difasilitasi dengan dana covid-19, dan banyaknya Faskes yang baru mendapatkan izin operasional dari Pemda namun belum trebit izin dari Kemenkes.  BPJS sendiri telah sudah berkoordinasi dengan BPKP, kemudian ditindaklanjuti oleh BPKP dengan melaksanakan pertemuan bersama antara BPJS, Kemenkes, dan BPKP. Dalam pertemuan ini Kemenkes menyampaikan bahwa pedoman penanganan klaim sedang diusulkan untuk dilakukan revisi, walaupun belum bisa mengcover semua dispute yg ada. BPKP memberikan saran kepada Kemenkes untuk membuat forum diskusi yg memfasilitasi penyelesaian apabila terjadi dispute.

Deputi Bidang PPKD Dadang Kurnia menyampaikan, evaluasi hasil cleansing terutama KPM BLT DD, data yang sudah terkumpul adalah sejumlah 3012 pemda dari 434 kab kota dengan desa, jumlah ini hampir 72% dari segi jumlah pemda. Sedangkan dari segi jumlah desa dari 7400 data yg sudah diperoleh 3400 atau sekitar 44% dari total keseluruhan.

Terkait data hasil cleansing ini Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan akan meneruskan data ke Kemendes dan Kemendagri, hal ini untuk mendorong pengambilan data agar segera terpenuhi. Beliau juga mengapresiasi kerja keras dari rekan-rekan di lapangan dan. “Bekerja saling mendukung dalam penyelesaian tugas, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi negara” ungkapnya. Beliau juga meyampaikan bahwa tujuan kita bersama adalah agar program ini dapat berjalan dengan tepat sasaran. Sehingga dampak covid-19 dapat segera diatasi. (Dew)



Share      

Berita Terkait:

21 April 2020 18:17:25 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Video Conference dengan Kepala BPKP terkait Penanganan Covid-19
24 Pebruari 2020 10:22:26 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP SulSel Fasilitasi Telaah Sejawat 3 APIP Inspektorat
16 Januari 2020 11:29:27 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Sulawesi Selatan Kawal Pembangungan Waduk Pamakkulu
20 Nopember 2019 07:10:08 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP SulSel Kawal Makassar New Port PT Pelindo IV
22 Oktober 2019 05:26:47 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Deputi Akuntan Negara Tinjau Perluasan Bandara Sultan Hasanuddin


 



 


Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id