Pukul 14.30 WITA rombongan bertolak menuju Gedung Kantor Bupati Sinjai. Hj. Andi Kartini Ottong, selaku Wakil Bupati Sinjai dan Akbar Mukmin, selaku Sekretaris Daerah dan Sigit Sulistyohadi, selaku Koordinator Pengawasan Bidang APD II Perwakilan BPKP Sulsel mendampingi Andi Seto Gadhista Asapa dan Arman Sahri Harahap di atas mimbar. Acara dibuka oleh sambutan Andi Seto Gadhista Asapa. Beliau menyampaikan bahwa seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka sepatutnya pula kita seluruh jajaran pemerintah daerah makin meningkatkan kemampuan dalam menganalisa, menelaah, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat. Beliau berharap “Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan agar memberikan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan tentang penatausahaan keuangan yang baik dan benar dalam hal ini pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.”

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Arman Sahri Harahap untuk memberikan paparan. Beliau mengatakan bahwa BPKP mengembangkan 3 strategi pengawasan, yaitu Strategi pre entif. Berupa sosialisasi, utnutk memberikan pemahaman kepada stakeholder, Strategi peventif. Membangun sistem deteksi dini (early warning system), dan Stratgei represif yaitu penegakan hokum.

Untuk mengaktualisasikan 3 strategi tersebut, BPKP melakukan 2 aktivitas utama yaitu Aktivitas Assurance (penjaminan mutu) dan Aktivitas Consulting (pemberian jasa konsultasi). Aktivitas tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh pengambil keputusan di Pemerintah Kabupaten Sinjai. Sehingga keputusan yang diambil tersebugt dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya dapat dijamin, prosesnya dilak sanakan secara transparan.

Peran pengawasan sudah berubah. Dulu aparat pengawasan selalu dihindari untuk bisa ditemui. Karena pola pengawasan di masa lalu mengedapankan aspek represif, yaitu watchdog.

Saat ini aparat pengawasan telah kembali ke fitrahnya, APIP adalah bagian dari manajemen, APIP adalah bagian dari eksekutif. Sehingga keberadaaan APIP bagi pemerintah, harus bisa memeberikan nilai tambah melalui kegiatan pengawasan secara efektif dan independen. Kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus kredibel, dan hal tersebut hanya dapat dihasilkan melalui suatu kegiatan pengawasan yang objektif dan independen.

Pada kesempatan kali ini Arman Sahri Harahap berujar, “Saya berharap adanya perhatian pada aparat pengawasan, baik itu untuk meningkatkan kapasitas organisasi, maupun kapasitas individu, orang-orang yang ada di dalamnya.”

Presiden dalam rakornas pengawasan intern di tahun 2016 telah memerintahkan seluruh APIP di tahun 2019 harus sudah bisa mencapai kapabilitas level 3. “Artinya APIP sudah bisa melakukan pengawasan yang bisa menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan.” kata beliau. Selain itu, APIP sudah harus mampu memberikan jasa di bidang governance risk and control. Saat ini, kita masih memerlukan upaya untuk mencapai level 3 tersebut. Beliau berujar, “Saya berharap kapabilitas APIP tahun ini minimal menjadi level 2. Sehingga 2019 cita-cita untuk mencapai level 3 dapat tercapai.”

Kemudian yang kedua, beliau meneruskan, “Yang perlu kita lakukan adalah peningkatan maturitas SPIP untuk mencapai level 3 sesuai RPJMN Presiden.” Menurut beliau, tidak banyak tools yang perlu dikembangkan untuk mencapai hal tersebut. “Tidak ada yang tidak mungkin, kata kunci hanya satu yaitu komitmen, kemudian yang dilaksanakan secara konsisten.” beliau melanjutkan.

Kemudian untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sinjai, beliau mengajak Pemerintah Daerah Sinjai untuk menggunakan tools yang dikembangkan oleh BPKP.

BPKP sudah diakui oleh 90% seluruh pemerintah daerah di Indonesia, menggunakan tools yang dikembangkan oleh BPKP, dan tools tersebut gratis. Tools-tools tersebut antara lain Simda Keuangan, Siskeudes, dan Simda Pendapatan.

Acara dilanjutkan dengan serah terima plakat antara Pemerintah Daerah Sinjai dengan BPKP, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. (1/10)

(humas sulsel/onoz)