Diawal tahun 2018 ini PT Perkebunan Nusantara XIV juga meminta BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, untuk ikut melakukan pengendalian atas Rencana Splin off dalam rangka Optimalisasi Pabrik Gula Bone, Camming, Takalar, serta melakukan Assessment Penerapan GCG tahun buku 2017.

Untuk itu pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 telah dilakukan Rapat Expose Rencana Splin off dalam rangka Optimalisasi Pabrik Gula Bone, Camming, Takalar, serta kesiapan Assessment Penerapan GCG tahun buku 2017bertempat diRuang Rapat Direksi PTPN XIV, Jl Urip Sumoharjo Makassar.

Rapat pemaparan expose dihadiri seluruh Jajaran Direktur Utama Bapak Doni P,Gandamihardja, Direktur Operasional Bapak Edy Pieter dan Direktur Komersil Bapak Hariyanto. Rapat juga dihadiri Komisaris Utama PTPN XIVyang juga menjabat sebagai Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Ir. H. Ambo Ala, M.S. Kepala SPI, Sekretaris Perusahaan, serta tim counterpart GCG PTPN XIV.

Dari Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Didik Krisdiyanto, didampingi Korwas Akuntan Negara I, Welly Brordus MRH, serta tim persiapan pelaksanaan Assessmen GCG.

Komaris Utama bersama dengan Jajaran Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah membantu PTPN XIVdalam upaya mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, yang menurut catatan, tahun 2018 ini  telah memasuki kegiatan yang ketiga kalinya.Dimana PTPN XIV telah melakukan upaya perbaikan tata kelola berdasarkan pada saran-saran yang disampaikan BPKP berdasarkan pada hasil-hasil assessmen sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemaparan Rencana Splin off dalam rangka Optimalisasi Pabrik Gula Bone, Camming, Takalaryang rencananya akan selalu dimintakan saran dan pengawasannya dari BPKP sebagai bentuk komitmen PT PPN XIVmembangun Tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal.

Kepala Perwakilan BPKP Sulsel juga menyampaikan terima kasih,dan apresiasi karena telah memberikan kepercayaan selama ini kepada BPKP, yang juga sudah menjadi bagian dalam tugas pokok BPKP untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara di BUMN melalui kegiatan assurance dan consulting. (humas sulsel/welly/ipl)