Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

KPK dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Selatan
09 Mei 2017 12:40:01 / sulsel / dibaca: 327 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

KPK, bekerja sama dengan BPKP, beberapa tahun lalu telah melakukan kegiatan yang sama di Sulawesi Selatan. Bedanya, kali ini KPK mengawasi langsung pelaksanaannya. Tahun lalu, KPK sekadar mensupervisi kegiatan dan menerima laporan dari BPKP.

Pada tanggal 4 Mei 2017 bertempat d Gedung Pola Kantor Gubernur Sulawesi selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Selatan, meliputi tata kelola di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, dan pembenahan penting lainnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang  dan dua puluh empat Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula perwakilan Menteri Dalam Negeri; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, Iskandar Novianto; serta perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada kata sambutannya, Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata menyampaikan perlunya komitmen pimpinan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi, dengan bahasa sitirannya beliau memperumpamakan dengan proses pembusukan ikan yang dimulai dari kepala lebih dahulu, sehingga proses pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinannya. Sedangkan Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wil. 3 Iskandar Novianto menyampaikan paparan tentang pengaturan perencanaan pembangunan daerah  dan aplikasi Simda Perencanaan yang rencananya akan diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan diharapkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis teknologi informasi yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2017 dan dapat diimplementasikan pada  tahun 2018.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Didik Krisdiyanto bersama-sama dengan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya sebagai saksi turut menandatangani “Komitmen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi” oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD masing-masing pemerintah daerah.

Humas BPKP Sul Sel /Sigit  Sulistyohadi 



Share      

Berita Terkait:

31 Desember 2015 09:13:27 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Integrasi Integritas dengan SPIP Kunci Pencegahan Fraud
16 Desember 2015 16:07:48 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Reformasi Birokrasi Kunci Kepemerintahan yang layak (Sound Governance)
08 Desember 2015 07:13:53 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perlu Integrasi SIN dengan SPIP
04 Juni 2015 15:10:32 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Integrasi Integritas dengan Sistem Wujud Nyata Pencegahan Korupsi
21 April 2015 04:40:22 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Integrasi Integritas dengan Sistem Wujud Nyata Pencegahan Korupsi


 



 


Alamat Kantor Perwakilan

Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id