Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

BPKP Sul Sel bersama Pemerintah Daerah Siap Mengawal Dana Desa yang Akuntabel
27 April 2017 13:49:24 / sulsel / dibaca: 1002 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi  Desa yang selanjutnya disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Sesuai dengan program Nawa Cita  Presiden Joko Widodo,  membangunan  Indonesia dari pinggiran.   

Senin (17/04/17)bertempat di Bone II Meeting Room HOTEL IBIS jalan Maipa Makassar, telah dilaksanakan pembukaan "Pendidikan dan Pelatihan Pengelolan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan"  oleh Kepala Perwakilan Didik Krisdiyanto didampingi Kabag Tata Usaha Sutisno selaku penanggung jawab. Turut hadir Korwas APD, Korwas PA3, Kasubag Kepegawaian, dan Suparman, tim pemantau dari Pusdiklawas BPKP. Diklat akan dilaksanakan selama  5 hari kerja (17 s.d 21 April 2017) di ikuti oleh 30 orang peserta dari Pemerintah Daerah Provins Sulawesi Selatan, Inspektorat Kabupaten /Kota, dan PFA dari Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan. Diklat dibuka  Kepala Perwakilan dengan ketukan palu dan penyamatan tanda peserta diklat.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa, akhir-akhir ini Dana Desa menjadi bahasan dari berbagai instansi pengawasan, bahkan dana desa ditangani beberapa menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, juga dari KPK, BPK, dan BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan. Lanjut Kepala Perwakilan, Dana Desa ibarat “Gadis Cantik yang Baru Muncul” dalam pengertian sangat diminati dan semua orang ingin mengawasinya.

Bantuan Luar Negeri  yang difasilitasi program STAR adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan Aparat  Pengawasan Pemerintah Daerah yaitu dengan melaksanakan diklat Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Bantuan yang diberikan negara lain tersebut membuat Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengefektifkan dana desa. Tugas Pemerintah Daerah, melakukan pengendalian dan monitoring penggunaan dana desa, yang khususnya dana desa dari APBN, karena setiap tahun meningkat. Pada tahun 2016  sudah mencapai 60 triliun, dan masih akan betambah di tahun 2017.

Dana desa menjadi daya tarik kepala desa dalam penggunaannya tanpa  ada pengendalian sehingga sering disalahgunakan. Selain itu  juga masalah administrasi, dan SDM aparat desa yang kurang memahami akuntansi, sehingga pengelolaan dana desa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab instansi-instansi yang membina desa, dalam memberikan pemahaman secara berkesinambungan karena dana desa menjadi incaran, sehingga diperlukan bimbingan.

Lanjut Kepala Perwakilan, Pengelolaan dana desa memerlukan Sumber Daya Manusia yang handal, mengingat saat ini terjadi trend peningkatan tindak pidana korupsi anggaran dana desa. Pemerintah harus memastikan dana desa mengalir tepat sasaran, dan diyakini dengan penggunaan dana desa yang tepat saran dan bermanfaat secara menyeluruh akan bisa memajukan Indonesia. Presiden Jowo Widodo dengan Program NAWA CITA nya ingin membangun Indonesia dari pinggiran, yang diharapkan jika pinggiran maju, maka akan maju semuanya.

Kementerian Desa sudah menggariskan penggunaan dana desa, demikian juga Kementerian Keuangan sudah memberi rambu-rambunya. Untuk mempermudah penatusahan, pertanggungjawaban dan pelaporan, BPKP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mambangun  Aplikasi  Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang sudah teruji dengan terpasangnya Aplikasi Siskeudes di 400 Kabupaten dan 1.800 desa di seluruh Indonesia. Di Provinsi  Sulawesi Selatan  telah  terpasang di 19 Kabupaten. Aplikasi Siskeudes adalah suatu alat untuk mempermudah aparat desa membuat Laporan Keuangan Desa. Selain itu juga harus dilampirkan Iktisar laporan keuangan (realisasi anggaran) dengan adanya aplikasi Siskeudes  semua laporan keuangan sudah tersaji. APIP di daerah harus lebih proaktif mengawasi penggunaan dana desa, demikian Kepala Perwakilan Didik Krisdiyanto mengakhiri sambutanya.

Humas BPKP Sul Sel /Tony 



Share      

Berita Terkait:

15 Agustus 2017 09:40:07 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Selenggarakan Diklat Penjenjangan JFA Muda bagi Pegawai APIP
15 Agustus 2017 08:44:31 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat APIP Inspektorat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
14 Agustus 2017 14:36:32 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Pertama
20 April 2017 13:54:30 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tantangan APIP dalam memberikan rekomendasi yang strategis dan solutif
12 April 2017 14:31:08 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Penilaian Angka Kredit PFA


 



 


Alamat Kantor Perwakilan

Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id