Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Pertemuan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan
04 Nopember 2016 09:50:01 / sulsel / dibaca: 3818 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Dalam rangka untuk mengawal peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Enrekang, anggota DPRD Kabupaten Enrekang melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tanggal 30 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Didik Krisdiyanto, menerima kunjungan 12 anggota Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi Disman Duma. Maksud dari kunjungan dan pertemuan dimaksud dalam rangka meminta saran dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi terkait fungsi pengawasan sekaligus pengawasan dari DPRD untuk peningkatan akuntabilitas keuangan daerah khususnya untuk peningkatan opini LKPD. 

Kepala  Perwakilan BPKP Sulsel Didik Krisdiyanto, menyampaikan bahwa LKPD hakikatnya merupakan gabungan dari LKPD SKPD, sehingga opini LKPD melalui penilaian tingkat kewajaran LKPD adalah merupakan gambaran atau potret dari kewajaran laporan keuangan SKPD. Oleh karena itu untuk meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, maka sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat membuat action plan peningkatan opini LKPD secara detail, rinci dan terukur berdasarkan hasil audit LKPD tahun sebelumnya..

Opini atas hasil audit laporan keuangan dipengaruhi oleh temuan kelemahan sistem pengendalian, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta ketidakpatuhan terhadap 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektifitas). Untuk memperoleh opini WTP maka temuan-temuan tersebut harus diminimalisir dan ditiadakan dengan upaya peningkatan sistem pengendalian serta peningkatan peran pengawasan APIP yang berkesinambungan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga segala macam ketidakpatuhan dapat dicegah.

Lebih lanjut juga disampaikan, bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang “Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” poin kedua menginstruksikan untuk mengintensifkan peran APIP di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Dan atas dasar instruksi tersebut BPKP dapat melakukan  asistensi penyusunan rencana Aksi terhadap Temuan BPK atas LKPD agar temuan-temuan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas dan dapat meningkatkan opini audit BPK.

Humas bpkp sulsel/tony



Share      

Berita Terkait:

04 Oktober 2019 13:55:04 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Undang BPKP, KPK Selenggarakan Workshop Kapabilitas APIP
17 September 2019 19:32:50 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
BPKP SulSel Perkuat Kapasitas SDM APIP Pemkab Maros
31 Mei 2019 10:29:44 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Pemkab Gowa Raih Level 3 Kapabilitas APIP
14 Maret 2019 06:55:17 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Testimoni Rektor Unhas pada penulisan buku BPKP
14 Maret 2019 06:54:48 / sulsel / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Testimoni Walikota Parepare dalam penulisan buku BPKP


 



 


Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id