Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

WTP, Wujud Integrasi SAP Accrual dengan SPIP
14 Oktober 2015 07:33:26 / sulsel / dibaca: 6390 kali / Kat: SPIP

Rapat gelar pengawasan daerah Kabupaten Toraja Utara dengan tema “Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah” digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, 2 Oktober 2015.

Rapat ini menghadirkan narasumber Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini dan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Yusuf Sommeng. Turut hadir mengikuti acara ini Bupati Toraja Utara serta Wakil Bupati Toraja Utara dan Sekretaris Daerah Toraja Utara.

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriyadi, dalam sambutannya memaparkan dampak penerapan SAP berbasis Akrual terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan. Tri Heriyadi berharap, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disusun secara akrual.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini menegaskan bahwa kunci fundamental keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, yaitu perlu adanya integrasi antara SAP Accrual dengan SPIP secara berkelanjutan. Pemda harus mampu menyusun dan menyajikan LKPD sesuai dengan SAP berbasis Akrual dan berdasarkan SPIP yang andal agar bebas dari salah saji yang material sehingga dapat mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi adanya kesalahan (error) dan penyimpangan (fraud). Selain itu perlu adanya komitmen semua pihak, adanya regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi berbasis Akrual, adanya peningkatan kapabilitas SDM Pengelola Keuangan terutama fungsi akuntansi dan didukung sumber daya lainnya terutama berbasis IT melalui penerapan SIMDA BPKP versi 2.7.

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Yusuf Sommeng berharap agar apa yang menjadi catatan- catatan dan rekomendasi dari BPK agar dapat diselesaikan, jangan malu-malu untuk bertanya, serta jangan cepat merasa puas dengan keberhasilan yang ada saat ini.

Simpulan penting Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah, adalah sebagai berikut:

A.      Pemberdayaan Pengawasan , meliputi:

1.       Pengawasan merupakan benteng terwujudnya kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment). Semakin besar kekuasaan yang dimiliki kian besar pula bahayanya jika disalahgunakan (The greater the power the more dangerous the abuse);

2.       Pengawasan harus memiliki perspektif pada delivery hasil hasil pembangunan yang berorientasi pada outcome dan impact, tak hanya berkutat pada input dan perbaikan proses;

3.       Wujud nyata hasil pengawasan yang baik adalah yang mampu menghadirkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik dengan diperolehnya opini profesional BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.    

B.      Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, meliputi:

1.       Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, bebas dari benturan kepentingan dari pihak yang diduga atau patut diduga melakukan KKN, terutama menghindari adanya Mark Up harga, Pengadaan Barang/Jasa Fiktif dan Gratifikasi;

2.       Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, harus merubah paradigma untuk mendayagunakan barang milik daerah sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

3.       Kepala SKPD harus menyusun dan menyajikan laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

4.       Menerapkan SAI Nasional melalui integrasi SAI KL dengan SAI Pemda, yang dapat menghasilkan LK NKRI.

C.      Percepatan Pembangunan Daerah, meliputi:

1.       Hindari kegamangan Pejabat Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK, Bendahara) dengan mempertanggungjawabkan hasil pembangunan secara transparan, akuntabel, bebas dari benturan kepentingan dari pihak yang diduga atau patut diduga melakukan KKN, terutama menghindari adanya Mark Up harga, Pengadaan Barang/Jasa Fiktif dan Gratifikasi serta taat azas sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2.       Perlu ada penyamaan persepsi dan KORSIN antara APIP dan APH dengan semangat Memberantas Korupsi " Tanpa Korupsi" sesuai dengan peran dan fungsi masing masing (Sinergy in harmony);

3.       Hindari "Kegaduhan" penanganan hukum bagi ASN di daerah, dengan memberdayakan APIP Daerah sebagai Filter Utama dengan mengacu pada Pasal 384, Pasal 385 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daeerah dan Pasal 20 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(humas sulsel)



Share      

Berita Terkait:

04 Juni 2018 07:46:59 / sulsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
BINCANG PAGI SPIP: Mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment
27 September 2016 13:58:29 / sulsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kaper Didik Krisdiyanto Membuka Diklat SPIP bagi Pegawai Kemenkes RI Bapelkes Makassar
26 Agustus 2016 16:51:01 / sulsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
Start Up Pilot Project Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemkot Palopo
30 Juni 2016 11:14:20 / sulsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
Pemkab. Enrekang Butuh Bantuan dan Kerjasama BPKP
31 Mei 2016 07:24:24 / sulsel / dibaca: kali / Kat: SPIP
Komitmen APIP Sulsel mengawal Peningkatan Maturitas SPIP


 



 


Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id