Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Wujudkan Value Creation , BUMN Dan BUMD Di Sulsel Jalin Kerjasama dengan BPKP Sulsel
13 Pebruari 2015 10:41:01 / sulsel / dibaca: 4085 kali / Kat: GCG

Komitmen BUMN/D di Sulsel  untuk mewujudkan value creation  berupa meningkatnya reputasi  sebagai perusahaan yang terpercaya  (good corporate image) dan  meningkatnya kinerja (high performance), ditandai denganpenandatanganan MOU dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kerjasama Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

Bertempat di  Kantor PT. Pelindo IV (Persero), pada hari Rabu, 11 Februari 2015, telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara lima BUMN dan dua BUMD di Sulawesi Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).  Ketujuh BUMN dan BUMD tersebut terdiri dari PT Semen Tonasa (Persero), PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Bank Sulselbar, dan PDAM Kota Makassar.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa (Persero), A. Unggul Attas, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero),Budi Hidayat, Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero), SA Bandung Bismono, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero),  Mulyono, Direktur Utama PT Kawasan Industri Makassar (Persero), Abdul Muis, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, A. Muhammad Rahmat, dan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad.Sedangkan dari BPKP dihadiri Deputi Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, Direktur Badan Usaha Jasa Perhubungan,Pariwisata,Kawasan Industri & Jasa Lainnya, Dani Amanda, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Deni Suardini  beserta para Kepala Bidang.

Deputi Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto,menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketujuh BUMN/Datas kepercayaan yang diberikan kepada BPKP untuk menjadi mitra dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan yang baik, terutama berkaitan dengan penguatan efektifitas pengelolaan proses governance, internal control dan pengelolaan manajemen risiko.Pengelolaan GCG harus berlandaskan hati nurani (God Spot), diperlukan komitmen kesadaran mendalam untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen, konsisten dan berkesinambungan (sustainable). ”Pengawasan intern yang diberikan BPKP kepada  BUMN/D   diharapkan dapat memberikan nilai tambah (value creation) sekaligus meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses governance yang merupakan konfigurasi dalam mendukung kinerja perusahaan  berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi   sebagai perusahaan yang terpercaya  (good corporate image)”, tambah Gatot Darmasto.

“Kami menjalin MoU dengan BPKP karena BPKP memiliki keahlian di bidang pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat didayagunakan dalam rangka membantu meningkatkan kinerja usaha perusahaan”, ungkap Direksi PT Pelindo IV (Persero),Alif Abadimewakili Direksi BUMN/D yang lain. Ditambahkannya bahwa sesuai amanah Presiden RI dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, dinyatakan antara lain bahwa BUMN/D dituntut untuk melakukan revitalisasi dan reposisi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan Nawacita (Sembilan Agenda Perubahan) yang merupakan agenda pembangunan nasional. BUMN/D wajib meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan memberikan kontribusi dalam menghadirkan kemandirian yang mensejahterakan melalui pemantapan struktur BUMN/D dalam mendukung pertumbuhan, daya saing berkelas dunia dan penciptaan lapangan kerja, reformasi pembinaan BUMN/D dengan menjaga BUMN/D dari intervensi politik, meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme, mendorong gerakan anti fraud, penerapan prinsip prinsip good corporate governance yang berlandaskan etika moral.

Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,Deni Suardini,  penandatanganan MoU dengan tujuh BUMN/D secara bersama-sama merupakan  wujud nyata penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada BPKP untuk menjadi mitra dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan yang baik.BPKP sebagai aparat pengawasan intern  Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, bertekad  untuk  mendorong terwujudnya good corporate governance sebagai katalisator untuk terwujudnyagood governanceand clean government,sebagaimana diamanahkan Presiden dalam PeraturanPresiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” lanjut Deni Suardini.

Semua pihak berkomitmen untuk mengimplementasikan MoU melalui Rencana Aksi yang jelas, konkrit, komprehensif, terukur dan berkesinambungan.

(humas sulsel)



Share      

Berita Terkait:

31 Juli 2018 08:40:24 / sulsel / dibaca: kali / Kat: GCG
Exit Meeting Assesment Penerapan GCG Tahun 2017 pada PTPN XIV
07 Juni 2018 13:38:20 / sulsel / dibaca: kali / Kat: GCG
PT Pelindo IV Raih Predikat Baik pada Penerapan GCG Tahun 2017
21 Maret 2018 22:30:25 / sulsel / dibaca: kali / Kat: GCG
PTPN XIV Expose Optimalisasi Pabrik Gula BCT dan Persiapan Assessment GCG
22 Desember 2015 09:49:31 / sulsel / dibaca: kali / Kat: GCG
Value Crestion Wujud Nyata Agen Pembangunan Daerah
16 Maret 2015 08:56:14 / sulsel / dibaca: kali / Kat: GCG
Terapkan Prinsip GCG, PT IKI Harapkan Peran Aktif BPKP Sulsel


 



 


Jln. Tamalanrea Raya No.3
Bumi Tamalarea Permai (BTP) Makassar
Kotak Pos 176 Telp. 0411-590591;590592,
Fax : 0411-590595 E-mail : sulsel@bpkp.go.id