Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkatkan Kerja sama dan Koordinasi, Kejari Makassar Kunjungi BPKP Sulsel

Makassar, Kamis (05/10/23). BPKP dalam penyelenggaraan tugas pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bekerja sama dengan berbagai pihak baik APIP, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum.

BPKP Sulsel Terima Kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Menpan RB

Makassar, Kamis (05/10/23). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kunjungan dari Tim Penilai Nasional Pembangunan Zona Integritas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kunjungan ini diselenggarakan dalam rangka Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Risiko Terkendali, Kinerja Organisasi Makin Mumpuni

Makassar, Senin (02/10/23). Setiap aktivitas yang diselenggarakan sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang melekat di dalamnya. Karenanya upaya penanggulangan serta mitigasi risiko penting untuk dilakukan organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 18 peserta dari berbagai Instansi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pusdiklat Badan Pusat Statistik, RSUD Andi Makkasau, Kementerian Pertanian dan Inspektorat Kota,Daerah dan Kabupaten.

Tingkatkan Kualitas Layanan Pelatihan, Pusdiklatwas BPKP Bangun Smart Building di Makassar

Makassar, Rabu (04/10).  Bertempat di Kantor Pengelola Diklat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan Groundbreaking Pembangunan Smart Building Pusdiklatwas BPKP. Groundbreaking dihadiri oleh Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto dengan disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Mohamad Risbiyantoro. 

Sampaikan Hasil APPD 2023 Perwakilan BPKP Sulsel Kunjungi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel

Makassar, Kamis (05/10/23). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan dukungan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional diselenggarakan melalui pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).