Setiap Aparatur  Sipil Negara  harus memiiki kompetensi yang layak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu tugas  APIP di lingkungan Inspektorat adalah melaksanakan audit investigasi  yang harus dilakukan oleh auditor yang kompoten, dan memiliki integritas, serta independensi.Permenpan Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, diantaranya menyebutkan dalam  setiap pengawasan audit investigatif, auditor investigatif harus menyusun rencana audit dengan tujuan meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif.

SPIP sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahkan diamanatkan pada Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, sehingga mau tidak mau harus  dilaksanakan dan diterapkan oleh  Menteri, Gubernur,Bupati /Walikota, dan seluruh pimpinan Instansi Pemerintah. Sebaik-baiknya Sitem pengendalian, namun apabila SDM yang terlibat didalamnya kurang mumpuni maka pengendalian tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Yang menentukan jalannya pemerintahan adalah mind set kita.

Dalam rangka aktivitas pengendalian, pemerintah telah menerbitkan berbagai Undang-Undang tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan, hal tersebut  bukan disebabkan peraturannya namun oleh pelaksanaannya, dan komintmen SDM nya yang masih kurang. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Didik Krisdiyanto pada pembukaan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Balai Besar Penelitian Kesehatan (BBPK) Makassar.