KAPER BPKP SULBAR INGATKAN INSPEKTORAT UNTUK AWASI PENGGUNAAN DANA PENANGANAN COVID-19

Jum'at, 3 Juli 2020, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu dalam perjalanannya dari kunjungan kerja ke Kabupaten Polewali Mandar, singgah di Majene dan berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Majene. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja hari sebelumnya, yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar.

Seperti tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan hadirnya Kaper BPKP Subar, Inspektur Kabupaten Majene, Abdul Rahim meminta kepada Kaper Hasoloan Manalu untuk sedikit memberikan arahan dan membuka ruang diskusi kepada seluruh pegawai di Inspektorat Kabupaten Majene.

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Majene, acara pengarahan dimulai pukul 10.30 WITA, dibuka dengan pidato sambutan dari Inspektur Kabupaten Majene. Dalam pidato sambutannya, Inspektur Abdul Rahim menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran BPKP Sulbar selama ini di Kabupaten Majene, serta kesediaan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar pada kesempatan tersebut untuk memberikan arahan dan membuka diskusi, khususnya terkait dengan peran APIP dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya, Hasoloan Manalu memberikan arahan kepada para pegawai Inspektorat Kabupaten Majene. Dalam arahannya, Manalu menyampaikan tentang pentingnya peran APIP dalam melakukan pengawalan dan pengawasan atas percepatan penanganan COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Majene. Mengingat kondisi saat ini adalah kondisi yang "tidak biasa" maka Pemerintah memangkas banyak proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sebagaimana diatur dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Karena banyaknya pemangkasan prosedur tersebut, maka pengendalian yang ada juga semakin sedikit. Di sinilah pentingnya peran APIP dalam melakukan pengawasan, baik melalui pendampingan, asistensi, bimbingan teknis, reviu maupun nanti melalui post audit.
Peran APIP sangat dibutuhkan untuk memberikan penguatan akuntabilitas penanganan COVID-19, sehingga OPD fungsional tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program-program untuk penanganan COVID-19, baik Bidang Kesehatan, Bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) maupun Bidang Pemulihan Ekonomi.

Selain itu, berkaitan dengan pemberian bantuan sosial juga harus menjadi sorotan, terutama di desa-desa. Pada saat nanti Tim Inspektorat turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, pastikan apakah pihak yang mendapatkan bantuan benar-benar warga yang berhak sesuai dengan ketentuan dan jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan. Jika nanti di lapangan didapati masih terdapat warga yang seharusnya berhak, tetapi tidak/belum mendapatkan bantuan, maka harus segera diberi dan disusulkan adanya perbaruan SK Penerima Bantuan. Mengingat dana untuk penanganan COVID-19 ini harus segera disalurkan dan dimanfaatkan agar roda perekonomian bisa terus berputar.

Manalu juga sedikit menyinggung arahan Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Kabinet, dimana Presiden sempat marah karena angka penyerapan anggaran penanganan COVID yang masih sangat rendah sampai dengan saat ini. Menyambung hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar menyampaikan bahwa dana untuk penanganan COVID-19 ini jangan ditunda-tunda, agar uang itu berputar di masyarakat. Mengingat di Sulawesi Barat ini perputaran ekonomi masih didominasi oleh pembelanjaan dari Pemerintah Daerah.
Acara kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab membahas seputar penanganan COVID-19 dan peran APIP dalam pengawalan dan pengawasan.

Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat ini juga dalam rangka pemantauan/supervisi kepada Tim dari BPKP yang sedang melaksanakan tugas pengawasan atas percepatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Majene, sekaligus bersilaturahim dengan jajaran Inspektorat Kabupaten Majene. Kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Sulbar di Inspektorat Kabupaten Majene ditutup dengan acara makan siang bersama Inspektur dan Tim BPKP, sebelum akhirnya Kepala Perwakilan BPKP Sulbar melanjutkan perjalanan pulang ke Mamuju.

(Humas BPKP Sulbar/AMI/LS)