BPKP SULBAR FASILITASI BIMTEK SISKEUDES VER 2.0.2 BAGI APARATUR DESA SE-KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Maleo Mamuju selama tiga hari mulai tanggal 23 Januari sampai 25 Januari 2020 ini resmi dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Mamuju Tengah, Anwar Nasir, S.Pd., M.Si, mewakili Bupati Mamuju Tengah. Dalam sambutannya, Anwar Nasir mengungkapkan bahwa dirinya sangat mendukung dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. Anwar Nasir juga menitipkan pesan agar materi yang disampaikan oleh narasumber dari BPKP dapat dipahami dan dijalankan oleh para peserta setelah kembali ke Desa nya masing-masing.

Bimbingan teknis bagi operator SISKEUDES Ver. 2.0.2 se-Kabupaten Mamuju Tengah ini bertujuan agar perencanaan, pengganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik, benar dan tepat sesuai prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Operator SISKEUDES ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasoloan Manalu, SE., MM., CFE., CFrA., QIA., CA. Dalam sambutannya Hasoloan Manalu menyampaikan pentingnya penguatan dan peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Desa yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, profesional, transparan dan akuntabel. Dengan terwujudnya pemerintahan desa yang baik, maka pemerintahan kabupaten akan menjadi lebih baik. Dengan pemerintahan kabupaten yang lebih baik, maka akan menciptakan negara yang kuat.

Dalam paparannya, Kaper BPKP Sulbar juga mengingatkan kembali agar aparat desa senantiasa melaksanakan prinsip tata kelola keuangan yang baik, sebab berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Sulbar, masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain terkait kekurangan volume pekerjaan, masalah perpajakan, tidak tertib administrasi, serta ketidakpatuhan terhadap prinsip pengelolaan kas. Selain itu, Kaper BPKP Sulbar juga menyampaikan mengenai peranan BPKP dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, antara lain melalui pengawasan penggunaan dana desa, transfer of knowledge peraturan terkait Dana Desa, serta dengan memberikan dukungan melalui penyediaan aplikasi SISKEUDES.

(Humas BPKP Sulbar)