Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemkab Mamuju Tengah
25 Juli 2019 10:24:34 / sulbar / dibaca: 2519 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Rabu (17/07) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Baratdan Bank Sulselbarmelakukan melaksanakan sosialisasiimplementasi transaksi kas non tunai SP2D online di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kegiatan sosialisasi penerapan SP2D online pemkab Mamuju Tengah dibukaoleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Bahri Hamzah yang disaksikan olehPimpinan Cabang Bank Sulselbar Kabupaten Mamuju Tengah Aco A Rahmandan tim danKepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi BaratFauqiAchmad Kharir yang didampingi olehKoordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Tri Dasa Warsanto beserta tim. Peserta yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah bendahara pengeluaran seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam sambutannya, Fauqi menyampaikan bahwa uang tunai memiliki risiko melekat yang besar sehingga risiko untuk disalahgunakan sangat tinggi. MenurutFauqi, “setan itu lebih mudahmenggoda seseorang dengan uang yang ada di depan mata. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pengendalian, pemerintah berupaya untukmelaksanakan penggunakan transaksi non tunai.”

Aco A Rahmanmenyampaikan hal yang seirama. Dengan menerapkan transaksi non tunai melalui SP2D online ini, pemerintah kabupaten mamuju tengah akan mendapatkan manfaat  yaitu menciptakan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik, mencegah korupsi, dan penghematan anggaran.

Selanjutnya, saat membuka acara, Bahri Hamzah menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada para bendaharawan pengeluaran tentang pentingnya penerapan transaksi non tunai. Pemkab Mamuju Tengah jangan hanya berpuas diri telah mendapatkan opini WTP dari BPK tiga kali. Kita tetap harus berupaya meningkatkan akuntailitas keuangan yang lebih transparan.

Perlu diketahui bahwa, kegiatan implementasi SP2D online ini merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilaksanakan di empat pemerintah daerah lain yaitu Pemkab. Majene, Pemkab. Polewali Mandar, Pemkab. Pasangkayu, dan Pemkab. Mamasa.

Implementasi SP2D online di lima pemda ini melengkapi dua pemda yang telah melaksanakan sebelumnya yaitu Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab. Mamuju. Dengan demikian, genap 100% seluruh pemda di Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan manajemen transaksi non tunai. (humas bpkp sulbar/saiful)



Share      

Berita Terkait:

27 Mei 2020 10:10:24 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP SULBAR RAPAT BERSAMA FORKOPIMDA BAHAS RENCANA KUNJUNGAN KE KEPULAUAN SANGAT TERPENCIL
23 Mei 2020 11:53:48 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KAPER BPKP SULBAR BERIKAN ATENSI KEPADA GUBERNUR BERKAITAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
23 Mei 2020 06:07:57 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP SULBAR IKUTI RAKOR BERSAMA FORKOPIMDA BAHAS RENCANA KEDATANGAN TKI
20 Mei 2020 12:16:14 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
KPK BERI APRESIASI DAN DUKUNGAN ATAS UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BPKP SULBAR
19 Mei 2020 21:02:50 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP SULBAR GELAR FGD PENILAIAN RISIKO KECURANGAN PENANGANAN COVID-19


Tentang Kami
Kata Pengantar
Wilayah Kerja
Tupoksi
Struktur Organisasi
Komposisi SDM
Visi, Misi dan Nilai
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Produk dan Layanan
Kontak Perwakilan
 
 
 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
 
Jl.Abdul Malik Pettana Endeng
 
Mamuju 91512
 
Telp : (0426) 21088
 
Fax : (0426) 21137
 
Email : sulbar@bpkp.go.id
 
------------------------------------------------------------
 
 

Laporan Pemantauan Kinerja Triwulan


Perjanjian Kinerja


 



Laporan Keuangan



 




Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat


LAKIP