Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Bincang SPIP dan APIP serta Penandatanganan MoU SP2D online Pemda se-Sulawesi Barat
15 Mei 2019 14:04:52 / sulbar / dibaca: 2073 kali / Kat: MOU, Kerjasama

(Rabu, 15/5) Sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemerintah daerah se-Sulawesi Barat yang difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan agenda besar yakni Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan SP2D online. Penandatanganan ini melibatkan pemda se-Sulawesi Barat, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan Direktur Utama PT. Bank Sulselbar.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Wakil Bupati Polewali Mandar, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Asisten I Setda Kabupaten Mamuju (mewakili Bupati Mamuju), para Kepala OPD yang membidangi urusan keuangan, perencanaan, Inspektur Provinsi, seluruh Inspektur Kabupaten, Direktur Utama Bank Sulselbar, Komisaris Utama Bank Sulselbar dan Kepala Cabang Bank Sulselbar se-Sulawesi Barat. Dalam rangkaian acara yang berjudul Bincang SPIP dan APIP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (Mou) SP2D Online Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Baratsebagai keynote speaker adalah Bea Rejeki Tirtadewi, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah-BPKP. Acara dilaksanakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2019.

Dalam sambutannya, ABM, sapaan Gubernur Sulbar, mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan non tunai (cash less) menjadi urgent karena merupakan rekomendasi dari KPK, dan telah menjadi amanah dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. “Dalam surat edaran tersebut, pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan paling lambat tahun 2018,” ungkap ABM. Dia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mengimplementasikan transaksi non tunai pada tahun 2018. Gubernur berharap bahwa pemda lainnya segera mengikuti.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Fauqi Achmad Kharir menyampaikan, kebijakan non tunai yang diaplikasikan melalui SP2D Online merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan, dengan menggunakan SP2D Online dapat dipercepat. Selain itu, berbagai risiko yang biasanya muncul pada proses manual dapat dihindarkan, misalnya pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima. Penerapan SP2D Online juga mendukung pelaksanaan monitoring kondisi kas daerah secara realtime, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol. Lebih lanjut, Fauqi menegaskan, bahwa implementasi SP2D online ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bea Rejeki Tirtadewi sebagai keynote speaker menyampaikan pentingnya pengelolaan SPIP dan penguatan kapablitas Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di pemerintah daerah. SPIP dan APIP merupakan implementasi dari konsep tree lines of defense. Bea menjelaskan, “SPIP merupakan lini pertahanan pertama dan kedua, sementara APIP atau Inspektorat Daerah adalah lini pertahanan ketiga. Oleh sebab itu, keduanya harus berjalan beriringan”

Seperti diinformasikan Kepala Perwakilan Fauqi, kondisi saat ini sebanyak lima pemda se-Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai maturitas SPIP level 3, sementara untuk kapabilitas Inspektorat/APIP, enam pemda di Sulawesi Barat telah mencapai Kapabilitas APIP Level 2+.

(Humas Sulbar/Saiful)



Share      

Berita Terkait:

12 Mei 2020 05:04:36 / sulbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP DAN KEJAKSAAN SEPAKAT KAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DI SULBAR
08 Mei 2020 21:39:19 / sulbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP BERSAMA KPK BERSINERGI MENGAWAL AKUNTABILITAS PENANGANAN COVID-19 DI SULBAR
10 Maret 2020 07:54:13 / sulbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KAPER SULBAR BERSILATURAHMI DAN BERKOORDINASI DENGAN SEKDA PROVINSI SULAWESI BARAT
05 Maret 2020 06:16:48 / sulbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KONSULTASI BPKAD DAN BAPPEDA KABUPATEN MAMUJU KE BPKP SULBAR
13 Pebruari 2020 20:22:11 / sulbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
SEKDA MAMASA BERKOMITMEN TETAP IMPLEMENTASIKAN SIMDA


Tentang Kami
Kata Pengantar
Wilayah Kerja
Tupoksi
Struktur Organisasi
Komposisi SDM
Visi, Misi dan Nilai
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Produk dan Layanan
Kontak Perwakilan
 
 
 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
 
Jl.Abdul Malik Pettana Endeng
 
Mamuju 91512
 
Telp : (0426) 21088
 
Fax : (0426) 21137
 
Email : sulbar@bpkp.go.id
 
------------------------------------------------------------
 
 

Laporan Pemantauan Kinerja Triwulan


Perjanjian Kinerja


 



Laporan Keuangan



 




Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat


LAKIP