Setelah dilantik pada pertengahan Desember lalu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Fauqi Achmad Kharir menyambangi Kantor Bupati Polewali Mandar pada Jumat (4/1). Adapun tujuan kunjungan ini selain bersilaturahim dengan Bupati juga membahas program kerja yang terkait peran BPKP dalam percepatan pembangunan di wilayah Polewali Mandar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Inspektur Kabupaten Polewali Mandar, Ahmad Syaifudin, Kepala Badan Keuangan, Mungkim dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian, Andi Himawan Yasin. Sedangkan Fauqi didampingi oleh Korwas Bidang Akuntan Negara, Putu Yudi Tenaya.

Beberapa agenda yang sempat tertunda dari kepemimpinan BPKP sebelumnya kini akan diteruskan hingga tuntas pelaksanaannya seperti penerapan SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan. Selain itu penguatan kapabilitas Inspektorat juga terus didorong agar bisa memainkan peran yang lebih besar di Kabupaten Polewali Mandar. Capaian maturitas SPIP level 3 tentunya harus tetap dipertahankan guna memperoleh keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

Andi Ibrahim Masdar, menyambut baik kedatangan Fauqi di kantornya. Sinergi yang telah terbangun dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama ini diharapkan dapat terus berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Karena dampak yang dirasakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali sangat positif. Apalagi Kabupaten Polewali Mandar saat ini sedang memulai lagi program pembangunan jangka menengahnya untuk lima tahun ke depan melalui RPJMD tahun 2019 – 2023. Sesuai amanah kesepakatan dengan KPK bahwa pengawalan sudah dimulai dari proses perencanaan.

Setelah kunjungan ke Kantor Bupati, Fauqi juga memantau Tim BPKP yang sedang melaksanakan tugas audit di BPJS Kesehatan Cabang Polewali. Beliau disambut oleh Kepala Cabang, drg. Harie Wibhawa di ruang kerjanya. Fauqi menegaskan bahwa pentingnya tugas yang dilakukan BPKP terkait dengan kondisi defisit yang dialami BPJS untuk memenuhi klaim pelayanan kesehatan yang telah diberikan Rumah Sakit. Pemerintah akan menggelontorkan dana talangan sesuai amanah Undang-Undang namun memerlukan assurance terhadap validitas kepesertaan dan klaim tersebut.

Terhadap hal itu, drg. Harie berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi kelancaran tugas Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Harapan yang tinggi juga disematkan kepada Tim BPKP atas penugasan yang sedang dilakukan agar memberikan manfaat yang besar untuk suksesnya pelaksanaan Program JKN dan meningkatkan pemahaman para stakeholder program terhadap permasalahan yang sedang dialami.

Selamat Bekerja !!!

Humas Sulbar/PYT