Sebagai tindak lanjut komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi antara KPK dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat yang salah satu poinnya adalah “melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting”, digelar launching Implementasi SIMDA Perencanaan (e-Planning) pada Pemprov Sulbar.

Senin (6/8) Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat digelar launching Implementasi SIMDA Perencanaan (e-Planning) yang dihadiri oleh Setda, Bappeda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Inspektorat Daerah dari seluruh Pemkab di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal di wilayah Sulbar, DPRD Provinsi Sulbar, seluruh Kepala OPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan perwakilan dari KPK RI.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana selaku penanggung jawab leading sector perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat memberikan sambutan terkait progres implementasi integrasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan. Dengan adanya sistem aplikasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan yang telah dikembangkan oleh BPKP yang juga menjadi rujukan dari KPK, diharapkan menjadi suatu solusi untuk menjawab permasalahan antara proses perencanaan dan penganggaran yang masih inkonsisten, ucapnya.

Deputi Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto memberikan keynote speech dalam acara launching Implementasi SIMDA Perencanaan (e-planning) yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan (e-budgeting). Gatot menyampaikan bahwa dahulu korupsi terjadi pada saat pelaksanaan, namun di jaman sekarang korupsi sudah terjadi pada proses perencanaan bahkan pada saat perumusan kebijakan, hal tersebut dapat diselamatkan dengan dua pilar yaitu SPIP dan APIP. Dengan maturitas SPIP yang baik dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sehingga tercipta wilayah tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi, ungkapnya. Gatot menambahkan bahwa SIMDA Perencanaan diciptakan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif kepada publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar memberikan respon yang positif atas launching SIMDA Perencanaan (e-Planning) di Pemprov Sulbar. Ali menyampaikan bahwa sudah saatnya untuk beralih kepada sistem perencanaan yang lebih modern dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal ini memerlukan dukungan dari semua pihak, khususnya seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta BPKP untuk terus bersinergi dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, ungkapnya. Sambutan Gubernur tersebut sekaligus launching SIMDA Perencanaan secara simbolis dengan pemukulan gong.

Untuk memberikan gambaran mengenai SIMDA Perencanaan (e-Planning), Satgas SIMDA BPKP Pusat, Aisyah memberikan pemaparan. Aisyah menyampaikan bahwa SIMDA Perencanaan (e-Planning) ini lahir dari hasil korsupgah korupsi KPK-BPKP dari tahun 2012-2015 serta hasil permintaan dari World Bank. Beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi seperti belum sinkronnya dokumen perencanaan, belum terdapat pisah batas antara pengelola perencanaan (Bappeda) dan pengelola Keuangan (BPKPD), serta belum adanya rekam jejak dari dokumen perencanaan itu sendiri akan dapat teratasi dengan implementasi SIMDA Perencanaan (e-Planning), pungkasnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Mou Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah di Lingkup Pemprov Sulbar antara Gubernur Sulbar dengan Deputi Kepala PPKD BPKP, Berita Acara Kesepakatan Gerakan Menilai Risiko antara Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Arif Ardiyanto dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin, dan Berita Acara Kesepakatan Penguatan Kapabilitas APIP antara Kepala Perwakilan BPKP Sulbar dengan Inspektur Provinsi Sulbar Suryadi, serta penyerahan laporan pengawasan semester I Perwakilan BPKP Sulbar kepada Gubernur.