Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP se-Provinsi Sulawesi Barat
03 Juli 2018 09:18:41 / sulbar / dibaca: 163 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kapabilitas APIP yang memadai diharapkan menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (clean government and good governance).

Senin (02/07/2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan WorkshopPeningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Bertempat di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan workshop dihadiri oleh peserta dari perwakilan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi Barat yang sebagian besar pesertanya merupakan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di masing-masing Inspektorat. Adapun kegiatan ini dijadwalkan akan dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2018.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Agus Yulianto selaku Plh. Kepala Perwakilan. Dalam sambutannya Agus memaparkan hasil pencapaian level kapabilitas APIP pada tiap pemerintah daerah yang ada di wilayah Sulawesi Barat yang sebagian besar masih jauh dari target Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 bahwa pada tahun 2019, minimal 85% APIP yang mencapai level 3. Selain itu, Agus juga menyampaikan hambatan Inspektorat terkait masalah independensi dalam pelaksanaan tugas. “Lemahnya independensi pada Inspektorat khususnya Inspektorat di daerah seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh Inspektorat daerah”, tutur Agus. Acara dilanjutkan dengan overview oleh tim dari Deputi Bidang Pencegahan KPK sebagai pembekalan awal kepada seluruh peserta workshop, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sugiarto. Sebelum menyampaikan overview, terlebih dahulu Sugiarto menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada peserta workshop yang telah hadir dan berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga hari terakhir. Dalam overview, Sugiarto menyampaikan bahwa workshop ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Deputi bidang Pencegahan KPK dan dilaksanakan secara serentak di lima Provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan DKI Jakarta. Sugiarto menambahkan bahwa kegiatan workshopini merupakan perpaduan antara metode belajar secara e-learningdan tatap muka. Terdapat juga pre-testdan post-testuntuk menguji pemahaman peserta workshop. “Jadi seluruh peserta harus mengikuti materi yang dibawakan oleh narasumber dan memenuhi seluruh tahapan ini serta memenuhi persentase kehadiran minimal 75% untuk bisa mendapatkan sertifikat workshop”, ujar Sugiarto. 

Materi di hari pertama disampaikan oleh Bapak Rangga Lazuardi selaku Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang jasa Pemerintah (LKPP) dengan tema Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Narasumber menyampaikan beberapa inovasi yang telah disediakan oleh LKPP selaku Koordinator Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam membantu pemerintah daerah khususnya ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang Jasa secara efektif dan efisien. Beberapa inovasi yang dikembangkan LKPP adalah dalam bentuk Probity Advice dan Konsolidasi Pengadaan. Probity Adviceadalah pemberian pendapat yang dilakukan oleh advisor yang terdiri dari Tim yang ditunjuk oleh LKPP pada tiap tahapan pengadaan. Narasumber menambahkan bahwa Probity Advice memiliki kemiripan dengan Probity Audit yang telah dilakukan oleh BPKP. “Probity advice adalah pemberian pendapat dalam bentuk kegiatan pendampingan dan memiliki beberapa kemiripan dengan Probity Audit yang telah dilaksanakan oleh BPKP, bahkan terdapat beberapa hal yang kami adopsi dari pedoman Probity Audit dari BPKP, namun perbedaannya terletak pada advisor selaku pihak yang memberikan pendapat tidak dibatasi pada auditor namun dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LKPP yang terdiri dari profesional di bidang swasta yang dipandang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidang procurement”, ujar Rangga. Materi dilanjutkan dengan penjelasan Narasumber tentang tahap-tahap pengadaan barang jasa dan diselingi dengan pemberian soal studi kasus terkait penyimpangan yang terjadi pada tiap-tiap tahap pengadaan. Narasumber juga menyampaikan bahwa dengan segala keterbatasan waktu yang tersedia, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta workshop terkait Pengadaan Barang Jasa khususnya dalam mengidentifikasi titik-titik kritis penyimpangan dalam Pengadaan Barang Jasa. Hal ini sangat penting, untuk mengoptimalkan peran APIP sebagai early warning system sehingga dapat berkontribusi lebih dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (clean government and good governance).



Share      

Berita Terkait:

24 Agustus 2018 11:03:54 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Wakil Bupati Polewali Mandar Berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
01 Agustus 2018 13:39:01 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Workshop BLUD bagi Puskesmas di Kabupaten Majene
21 Mei 2018 12:37:56 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
SIA BUMDes Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
18 Mei 2018 10:23:05 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Gandeng BPKP, Pemkab Mamuju Launching Sensus Barang Milik Daerah (BMD)
06 Maret 2018 11:04:33 / sulbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Coaching Clinic Penyusunan LKPD Kabupaten Mamuju Tengah


Tentang Kami
Kata Pengantar
Wilayah Kerja
Tupoksi
Struktur Organisasi
Komposisi SDM
Visi, Misi dan Nilai
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Produk dan Layanan

TALK SHOW BPKP SULBAR

Kontak Perwakilan

 

 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Jl.Abdul Malik Pettana Endeng

Mamuju 91512

Telp : (0426) 21088

Fax : (0426) 21137

Email : sulbar@bpkp.go.id

 

 

 

Laporan Pemantauan Kinerja Triwulan


Perjanjian Kinerja


Laporan Keuangan




Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat


LAKIP