Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Selamat, Pemprov Sulbar Raih Opini WTP Empat Kali Secara Beruntun
05 Juni 2018 13:10:35 / sulbar / dibaca: 162 kali / Kat: PPID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat sukses mempertahankan opini laporan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Pemprov Sulbar secara beruntun telah meraih predikat bergengsi tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015.

Mamuju (04/6), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Arif Ardiyanto didampingi  Korwas Bidang APD, Syamsul Aris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 yang bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulbar, H. Amalia Fitri, SE MM. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur, Enny Anggraeny, Pemeriksa Utama BPK RI, Ir Syaiful Anwar Nasution M.Si, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar, dan para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemprov Sulbar.

Ketua DPRD Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK ini merupakan implementasi dari UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, dimana kualitas pertanggungjawaban keuangan tercermin dalam opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. BPK memberikan empat kategori opini, yaitu WTP, WDP, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat. Amalia berharap opini laporan keuangan Pemprov Sulbar dapat dijadikan momentum untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang lebih baik di masa depan.

Pengumuman predikat opini WTP untuk Pemprov Sulbar disampaikan secara langsung oleh Pemeriksa Utama BPK RI, Ir Syaiful Anwar Nasution M.Si, dalam sambutannya Syaiful menyampaikan bahwa BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Sulbar  dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian. Laporan Keuangan Pemprov Sulbar TA 2017 telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap opini, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur sistem Pengendalian Internal (SPI), ungkapnya. Syaiful menambahkan bahwa walaupun opininya WTP namun masih terdapat hal-hal yang masih diperlukan perbaikan diantaranya mengenai pengelolaan persediaan, pembayaran jasa pelayanan BPJS, kelebihan pembayaran, dan beberapa temuan lain. Sambutan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat kepada Gubernur dan jajarannya yang telah mempertahan opini WTP secara berturut-turut selama empat tahun.  

Ucapan terima kasih disampaikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar kepada BPK RI dan Perwakilan BPK Provinsi Sulbar yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan Pemprov Sulbar. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar yang telah mendampingi Pemprov Sulbar dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat disajikan secara wajar dengan opini WTP.

Pemprov Sulbar dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang merupakan aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi, sampai dengan pelaporannya. Sedangkan dalam pengelolaan barang daerah Pemprov Sulbar menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang merupakan aplikasi pengelolaan barang daerah mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, sampai dengan akuntansinya. Kedua aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP yang telah banyak digunakan oleh pemda di seluruh Indonesia. Kedepannya Pemprov Sulbar akan mengimplementasikan aplikasi SIMDA Perencanaan yang merupakan aplikasi yang memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.

Humas Sulbar/YS

 



Share      

Berita Terkait:

20 Agustus 2018 10:12:44 / sulbar / dibaca: kali / Kat: PPID
Jalan Santai BUMN Hadir Untuk Negeri
05 Agustus 2018 18:57:39 / sulbar / dibaca: kali / Kat: PPID
Lebih Dekat dan Lebih Akrab dengan Deputi
06 Juli 2018 15:29:35 / sulbar / dibaca: kali / Kat: PPID
Mengoptimalkan APBD untuk Percepatan Ekonomi Sulawesi Barat
01 Juni 2018 09:42:12 / sulbar / dibaca: kali / Kat: PPID
Upacara Hari Lahir Pancasila BPKP Sulbar Semangat untuk Bersatu, Berbagi, dan Berprestasi
30 Mei 2018 14:11:12 / sulbar / dibaca: kali / Kat: PPID
Upacara HUT Ke-35 BPKP di Bumi Manakarra #BPKPJAYA


Tentang Kami
Kata Pengantar
Wilayah Kerja
Tupoksi
Struktur Organisasi
Komposisi SDM
Visi, Misi dan Nilai
Daftar Informasi Publik
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Informasi Berkala
Permohonan Informasi
Produk dan Layanan

TALK SHOW BPKP SULBAR

Kontak Perwakilan

 

 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Jl.Abdul Malik Pettana Endeng

Mamuju 91512

Telp : (0426) 21088

Fax : (0426) 21137

Email : sulbar@bpkp.go.id

 

 

 

Laporan Pemantauan Kinerja Triwulan


Perjanjian Kinerja


Laporan Keuangan



Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat


LAKIP