Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Arif Ardiyanto, mengingatkan kembali pentingnya menilai risiko dalam proses perencanaan. Sehingga diperlukan identifikasi risiko dan celah pengendaliannya. “SIMDA Perencanaan merupakan alat bantu dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, namun kita wajib mengindentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana pengendaliannya”, ucap Arif.

Tim percepatan implementasi Bappeda, Faika, menyampaikan kondisi yang menjadi permasalahan saat ini, mulai dari belum siapnya Analisis Standar Belanja (ASB), inkonsistensi program RPJMD, Renstra sampai dengan RKPD, dan program-program yang belum sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah. Atas kondisi tersebut, Kepala Bappeda, Junda Maulana, mengungkapkan keinginannya agar dibuatkan Peraturan Gubernur tentang mekanisme perencanaan demi kenyamanan dan keamanan bersama.