Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Percepatan Implementasi SPIP Bersama Bank Dunia

Berbagai permasalahan yang masih muncul di Indonesia membutuhkan penanganan yang sesegera mungkin. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan bangsa. Penerapan SPIP yang efektif akan mencegah berbagai bentuk penyimpangan atau kegagalan dalam upaya Pemerintah mencapai tujuan nasional maupun tingkat instansi pemerintah. 

Untuk mempercepat implementasi dan meningkatkan efektivitas SPIP, BPKP bersama Bank Dunia menyusun strategi baru dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan menggandeng konsultan dari Inggris dan dalam negeri, BPKP dan Bank Dunia melakukan pilot project sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SPIP pada beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

 

Kementerian yang diuji adalah Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Kabupaten Jepara, kabupaten Kudus, Kota Yogyakarta, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

 

 

Piloting Implementasi SPIP pada Pemda Kota Yogyakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Dengan hasil kegiatan adalah:

  1. Kabupaten Gianyar, Bali
    Piloting implementasi SPIP dilaksanakan pada Dinas Kesehatan sebagai SKPD Percontohan. Hasil pelaksanaan piloting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar adalah:

    Koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka menghasilkan rencana kegiatan/FGD serta mempersiapkan tools untuk melaksanakan evaluasi percontohan SPIP

    Fasilitasi pemantauan SPIP yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar terhadap 20 risiko kunci pada 4 Bidang, yaitu P2PL, SDM, Yankes, Binkesmas, dan Sekretariat serta perbaikan formulir pemantauan
    Pemantauan SPIP pada Dinas Kesehatan oleh Inspektorat Kabupaten Gianyar belum dapat dilaksanakan karena adanya perubahan personil serta inspektorat belum memiliki auditor yang kompeten untuk melaksanakan evaluasi SPIP atas SKPD percontohan

    Survey dan wawancara terhadap kegiatan percontohan SPIP pada Dinas Kesehatan. Hasil survey dan wawancara menunjukkan bahwa responden cukup termotivasi untuk menyelenggarakan SPIP, kemudian responden juga menyatakan bahwa proses CSA yang dilaksanakan sudah cukup obyektif sehingga tingkat partisipasi atas percontohan SPIP ini cukup baik, dan hal ini tidak terlepas dari kompetensi fasilitator yang sudah cukup baik

     
  2. Kota Yogyakarta

    Piloting kegiatan implementasi SPIP pada Kota Yogyakarta menghasilkan desain/rancangan pemantauan atas kegiatan pengendalian yang dirancang untuk memitigasi risiko. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan workshop bekerja sama dengan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta dengan materi pemantauan serta form/tools pemantauan. Selanjutnya dilakukan reviu atas daftar register risiko, kegiatan pengendalian, penilaian lingkungan pengendalian serta sistem informasi dan komunikasi

     
  3. Kabupaten Badung

    Piloting kegiatan implementasi SPIP ini dilakukan dengan memantau pelaksanaan monitoring efektivitas SPIP pada SKPD percontohan (Dinas Kesehatan), serta memantau pelaksanaan monitoring terpisah oleh Inspektorat Kabupaten Badung. Hasil pemantauan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung memperlihatkan bahwa kegiatan pengendalian kunci yang dirancang cukup efektif untuk mengurangi risiko. Dari 18 risiko yang telah dirancang kegiatan pengendaliannya, 16 risiko telah secara efektif dikendalikan sehingga dampak risiko dapat dikurangi
     
  4. Kabupaten Kudus

    Piloting kegiatan implementasi SPIP ini dilakukan dengan melaksanakan pemantauan terhadap 19 pengendalian kunci yang telah dirancang untuk mengelola 9 risiko kunci yang terdapat di Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral.  Hasil pemantauan tersebut menunjukkan 2 pengendalian kunci berjalan efektif, yakni penyusunan perencanaan kegiatan listrik pedesaan dan sosialisasi guna mengantisipasi risiko tidak tersedianya bahan baku pembuatan biogas. 12 kegiatan pengendalian kunci belum dapat dinilai efektivitas pelaksanannya karena ternyata infrastruktur pengendalian belum dibangun meskipun anggaran telah disediakan. Satu kegiatan pengendalian masih kurang efektif yaitu pembinaan SDM yang lebih baik. Sedangkan 4 pengendalian kunci belum terjadwal dan belum dianggarkan pembangunan infrastruktur pengendaliannya
     
  5. Kabupaten Jepara

    Piloting percepatan implementasi SPIP pada Kabupaten Jepara dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dari 4 kegiatan pengendalian kunci yang dibangun, semuanya telah dapat secara efektif mengurangi risiko. Pengendalian tersebut adalah pendokumentasian arsip, pembuatan surat edaran ke kecamatan, sosialisasi ke pedesaan, serta verifikasi dan validasi berjenjang

 

 

Workshop Percepatan Implementasi SPIP pada Pemda se Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku dan Provinsi Banten pada Triwulan I tahun 2013.

Workshop percepatan implementasi SPIP dilaksanakan oleh tim PIU WB dengan melakukan simulasi CSA/CEE kepada tim Satgas Provinsi/Kabupaten/Kota. Materi simulasi antara lain:

  1. Penetapan Tujuan dan Kegiatan Utama
  2. Identifikasi Risiko (risk register)
  3. Analisis Risiko
  4. Evaluasi kegiatan pengendalian yang ada (existing control) dan yang baru
  5. Evaluasi lingkungan pengendalian (CEE)
     

 

 


Share