Unit
Biro Hukum dan Humas
Opini Publik Triwulan I Tahun 2011
Pada triwulan I tahun 2011, jumlah pemberitaan tentang BPKP oleh media massa cetak/online di pusat/Jakarta maupun di daerah adalah berjumlah 1.130 berita. Kategori terbanyak adalah berita dengan nilai “baik” berjumlah 1.018 berita atau sebesar 90,09%, kemudian menyusul kategori “tidak baik” dengan jumlah pemberitaan sebanyak 91 berita atau 8,05%, lalu kategori “baik sekali” sebanyak 21 berita atau 1,86%, sedangkan kategori “tidak baik sekali” berjumlah 0 berita atau 0%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Opini Pusat
Dalam diagramnya dapat digambarkan sebagai berikut:
Opini Daerah
Dalam diagramnya dapat digambarkan sebagai berikut :
Sumber Analisis yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas adalah sebagai berikut
Pemberitaan yang bernilai baik
Berita yang dijadikan sumber analisis ini adalah berita yang terkait dengan BPKP secara langsung dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
1.Berita-berita tentang pengungkapan kasus-kasus yang menjadi tugas pengawasan BPKP.
2.Pernyataan tokoh-tokoh pemerintahan dan non pemerintahan berkaitan
dengan eksistensi BPKP.
3.Berita-berita yang berkaitan dengan peran BPKP ataupun kegiatan yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPKP.
Pemberitaan yang bernilai baik tersebut diantaranya untuk semester I Tahun 2011 adalah :
Presiden SBY meminta praktik penggelembungan anggaran alutsista dan non alutsista dihentikan. Kalau ada kasus, pihaknya akan meminta BPK dan BPKP untuk memeriksa
(Kompas, 22 Januari 2011).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan hasil laporan keuangan 2010 dari BPK meningkat menjadi WTP. Untuk mewujudkan target tersebut, Kemenakertrans melakukan kerja sama dengan BPKP dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan APBN menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kerja sama ini, Muhaimin berharap profesionalisme pengelolaan APBN akan meningkat sehingga lebih efektif dan efisien
(IndoPos, 4 Januari 2011).
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menilai pembangunan di Papua dan Papua Barat hingga saat ini dinilai tidak bisa mencapai hasil yang optimal antara lain disebabkan tidak adanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Untuk itu, pihaknya mengundang beberapa instansi terkait salah satunya BPKP untuk turut menangani percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat
(Jurnal Nasional, 15 Januari 2011).
Pendapat yang berdampak negatif bagi BPKP
Berita-berita berikut dikategorikan sebagai berita yang tidak baik yaitu berita yang memiliki kecenderungan mendiskreditkan peranan BPKP dalam fungsi pengawasan.
Kepolisian Sidoarjo masih menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dalam pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Proses penyelidikan masih terhambat karena belum selesainya audit yang dilakukan BPKP atas skema kompensasi kerugian
(TheJakartaGlobe.com, 9 Maret 2011).
Penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, mengalir ke berbagai pihak. Di antaranya, pada tahun 2001 dari dana APBD sebanyak Rp 7,71 miliar digunakan oleh keluarga Syamsul sebesar Rp2,8 miliar sedangkan Rp 4,8 miliar mengalir ke pihak lain seperti Ketua dan Anggota DPRD Langkat, BPK, BPKP, KNPI, Wartawan, dan Ignatius Moelyono yang kini menjadi anggota DPR-RI Fraksi Demokrat(MediaIndonesia.com, 14 Maret 2011).
Nasib dugaan korupsi pada alat pengering gabah Bank Bukopin menunggu koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan BPK serta BPKP. Demikian juga dengan sejumlah kasus lainnya masih terkendala audit BPK dan BPKP seperti kasus pengadaan alat floating crane pada PT Bukit Asam
(Bisnis Indonesia, 17 Maret 2011).
Perbandingan Opini yang dirilis oleh media massa dan online adalah sebagai mana tergambar dibawah ini :
Media Massa Daerah
Perbandingan Triwulan 4 dengan triwulan 1 tahun 2011
Pemberitaan yang dirilis oleh media massa yang terbit di pusat dan daerah berhubungan dengan BPKP dapat dibagi menjadi beberapa jenis/tema seperti tergambar berikut ini:
Media yang terbit di Jakarta :
Jumlah dan kategori pemberitaan oleh media massa dapat digambarkan sebagai berikut:
Analisis opini publik yang dilakukan terhadap pemberitaan terkait BPKP di media massa baik cetak maupun online diharapkan dapat membantu Pimpinan BPKP mengetahui posisi BPKP di mata publik. Pengetahuan akan opini publik yang berkembang dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas peran BPKP menurut pandangan publik dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan.
Dari hasil analisis opini publik terhadap BPKP untuk triwulan I tahun 2011 tergambar publik masih menaruh kepercayaan yang besar akan peran BPKP dalam perwujudan akuntabilitas keuangan negara. Pemberitaan terkait BPKP semakin meningkat berikut pemberitaan positifnya. Namun, di antara pemberitaan terkait BPKP tersebut masih terdapat pemberitaan negatif yang perlu disikapi dengan serius. Untuk itu, hubungan antara BPKP dengan media massa perlu terjalin dengan baik.
Peran kehumasan BPKP diharapkan lebih meningkat melalui pengemasan pesan-pesan komunikasi publik yang berisikan informasi dan manfaat keberadaan BPKP. Di samping itu, berbagai langkah strategis kehumasan ke depan juga perlu dijalankan guna mendukung peningkatan citra BPKP.
Share Tweet