Sekretariat Utama

Rencana Strategis Sekretariat Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Setma mempunyai tugas melakukan koordinasipelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP.

Mempertimbangkan tugas tersebut, Setma merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program beserta indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut.

1.       Pernyataan Visi

Pernyataan visi Sekretariat Utama 2015-2019 merupakan visi BPKP 2015-2019, yaitu sebagai berikut.

 

 

 

 

Makna dari visi tersebut di atas diuraikan lebih rinci di bawah ini.

Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

a.        Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi Institute of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu“an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, dua jenis peran  BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance danconsultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses governance , manajemenrisiko, dan pengendalian . Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

b.       Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan proses governance,manajemen risiko, dan sistem pengendalian.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias,dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang dapat menciderai penegakan prinsip independensi.

 

Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi,dan aspek produk.

a.      Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

b.      Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai proses governance,manajemenrisiko, dan sistem pengendalian yang efektif dan efisien untuk mencapaitujuan dan sasaran.

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP.

c.      Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi assurance dan/atau consultancy. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas.

 

2.       Pernyataan Misi

Misi Sekretariat Utama 2015-2019merupakan penjabaran atas misi BPKP 2015-2019, dengan rumusan sebagai berikut:



Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut.

BPKP terdiri dari unit-unit kerja yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKP. Peran masing-masing unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKP perlu disinergikan. Sinergitas peran masing-masing unit organisasi/kerja dalam BPKP dilakukan oleh Setma, dalam hal ini melalui Biro Perencanaan Pengawasan dengan menyusun perencanaan pengawasan yang selaras dengan kebijakan pimpinan dan saling mendukung antar unit organisasi/kerja sehingga diharapkan dapat dihasilkan kinerja pengawasan BPKP yang memberikan manfaat signifikan bagi stakeholder.

Sebagai penyelenggara layanan dukungan di lingkungan BPKP, Setma melaksanakan pembinaan bagi unit-unit kerja di lingkungan BPKP terkait dengan perencanaan, administrasi kepegawaian dan organsiasi, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, pemberian bantuan hukum bagi unit kerja di lingkungan BPKP, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

 

3.       Tujuan dan Sasaran Strategis

Memperhatikan visi dan misinya, Setmamenetapkan tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:


 

 

 

Tujuan tersebut di atas dilengkapi dengan indikator tujuan yang akan diukur pada akhir periode Renstra Setma yaitu tahun 2019, sebagai berikut.

 

1)        SAKIP kategori A

2)        Opini laporan keuangan BPKP WTP

3)        Kapabilitas APIP level 3

4)        Maturitas SPIP level 3

 

Sebagai penjabaran dari tujuan di atas, Setma menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.


 

 

 

 

 

Sasaran strategis tersebut di atas dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode 2015-2019, dengan target tahunan sebagai berikut:


 

 

 

 

 

 

 

4. Program

Dalam periode 2015-2019, Program BPKP sebanyakduaprogram, yaitu:

a.  Program Teknis: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b.  Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Sebagai unit kerja yang memberikan layanan dukungan, Sekretariat Utama bertanggung jawab terhadap keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP. Program, sasaran program dan indikator kinerja program Setma Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

5. Kegiatan      

Kegiatan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja unit kerja di lingkungan Setma adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share