Sekretariat Utama

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Hukum dan Komunikasi

Biro Hukum dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi hukum dan perundang-undangan serta komunikasi dan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

  1. Pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman 
  2. Pembinaan dan pelayanan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi dan publikasi serta evaluasi peraturan perundang-undangan
  3. Pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum
  4. Pembinaan dan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
  5. Pembinaan dan peranan penyuluhan hukum;
  6. Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi;
  7. Pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik.

Biro Hukum dan Komunikasi terdiri dari:

  1. Bagian Peraturan Perundang-undangan
  2. Bagian Penelaahaan dan Bantuan Hukum
  3. Bagian Komunikasi dan Informasi; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelayanan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak, dan nota kesepahaman serta dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan internal BPKP dan peijanjian/kontrak/nota kesepahaman dan penyiapan bahan dokumentasi, pemberian informasi, sosialisasi, publikasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

  1. Subbagian Penyusunan Peraturan, mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis, perancangan, penyusunan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dan peijanjian/kontrak/nota kesepahaman.
  2. Subbagian Dokumentasi, Publikasi dan Evaluasi Peraturan mempunyai tugas menyiapkan bahan dokumentasi, pemberian informasi dan publikasi, serta evaluasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum

Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mepunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penelaahan hukum dan pemberian pendapat hukum dan penyiapan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.
 

Bagian Penelaahan dan Bantuan hukum terdiri dari :

  1. Subbagian Penelaahan Hukum, mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan dan pemberian pendapat hukum.
  2. Subbagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum.

Bagian Komunikasi dan Informasi

Bagian Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi dan informasi internal dan eksternal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik dan antarlembaga dan penyiapan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.

Bagian Komunikasi dan Informasi terdiri dari ;

  1. Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian komunikasi internal, publik, dan antarlembaga.
  2. Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelayanan, dan pengoordinasian, serta pengendalian informasi publik internal dan eksternal.
     

Share