BPKP Dukung Pemberitaan Berimbang Tugas Pengawasan

JAKARTA (19/7) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat memerlukan publikasi tugas pengawasan yang cepat, tepat, akurat, dan berimbang sehingga tidak memicu kepanikan dan keresahan masyarakat. Terkait hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatukan langkah bersama unit kerja di seluruh Indonesia untuk menyajikan informasi berimbang tugas pengawasan PC-PEN.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto mengatakan dalam situasi darurat seperti saat ini, reputasi atau citra organisasi harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap pemerintah.

“Terkait situasi yang terkini, reputasi harus kita kelola berdasarkan persepsi stakeholders atas identitas, citra, serta keselarasan antara identitas dan citra organisasi. Untuk itu, BPKP telah membentuk Satgas Pengelolaan Reputasi, sesuai arahan dan penggarisan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Ernadhi saat membuka diskusi bersama seluruh unit kerja, Senin, 19 Juli 2021.

Dengan adannya Satgas Pengelolaan Reputasi yang telah dibentuk oleh BPKP, Ernadhi berharap dapat meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui strategi proteksi hukum dan branding tugas pengawasan.

Selain itu, ia menambahkan agar Satgas Reputasi dapat memperhatikan muatan atau konten publikasi pelaksanaan tugas pengawasan, jangan sampai mengambil alih atau kontradiksi dengan peran teknis pengawasan.

“Publikasi tugas pengawasan harus dilaksanakan dengan lebih hati-hati, cermat, dan teliti,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana menghimbau kepada seluruh Satgas Pengelolaan Reputasi untuk bekerja lebih ekstra dalam meningkatkan kecepatan menyajikan publikasi informasi pada PPKM Darurat ini agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. 

“Anggota Satgas yang sudah dibentuk, kecepatannya lebih dapat ditingkatkan sesuai petunjuk dan arahan pimpinan,” imbau Eri.

Eri juga mengingatkan Satgas Pengelolaan Reputasi untuk dapat menentukan prioritas dalam melakukan tugas publikasi dengan memperhatikan dasar dan regulasi yang ada. Ia juga mengharapkan dukungan dari seluruh unit kerja BPKP untuk bersama-sama mengelola reputasi BPKP.

“Semoga apa yang kita lakukan dapat membentuk citra pemerintah dan BPKP dalam mewujudkan BPKP Hadir Bermanfaat,” pungkasnya.

Koordinator Komunikasi dan Informasi Riyanti Ridzki Dewi menambahkan, pada situasi darurat, publikasi tugas pengawasan BPKP harus dipertajam, utamanya untuk memberikan otimisme terkait pengawalan program pemerintah, sehingga publikasi harus dilakukan secara berimbang.

“Mari kita bantu memberikan pemberitaan yang positif, yang berimbang untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah,” tutur Dewi.

“Untuk menyuguhkan informasi yang berimbang, perlu adanya strategi yang pemberitaan yang cepat, akurat, proyektif, dan masif,” pungkasnya.

Koordinasi menyepakati agenda setting untuk publikasi minggu ketiga dan keempat bulan Juli, strategi komunikasi melalui media massa, serta komitmen untuk melakukan pemantauan keselarasan publikasi antara BPKP pusat dan perwakilan di seluruh Indonesia.

Diketahui, pada Rapat Evaluasi PPKM Darurat pada 16 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengamanatkan seluruh punggawanya untuk menggencarkan komunikasi publik yang dapat menumbuhkan optimisme yang pada akhirnya mampu menciptakan ketenangan dan ketangguhan masyarakat menghadapi pandemi.

 

(Kominfo BPKP/ws)