BPKP Ungkap Kiat Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

JAKARTA (14/07) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 secara daring yang melibatkan seluruh unit kerja. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan BPKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 kali berturut-turut.

“Rekonsiliasi penting dari konteks pengendalian, atau aktivitas pengendalian atas risiko untuk memastikan agar kondisi keuangan, atau yang terkait mencerminkan situasi atau keadaan tertentu.” kata Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto saat membuka Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I 2021 secara virtual, Rabu, 14 Juli 2021.

Ernadhi juga mengatakan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi salah satu indikator kinerja suatu lembaga, oleh karena itu esensi pemantauan menjadi mutlak untuk dilakukan. Ia menambahkan, fungsi dan kegiatan lembaga sangat berpengaruh pada mutasi keuangan negara, maka efektifitas kegiatan program harus betul-betul diperhatikan.

“Uang atau keuangan negara mutasi-nya dipengaruhi oleh fungsi dari kegiatan dan program,” ujarnya.

Selain itu, Ernadhi memberikan arahan tentang pentingnya penyelenggaraan SPIP di BPKP untuk meminimalisir temuan pemeriksaan BPK. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga mengantarkan BPKP mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut.

Menutup arahannya ia berpesan pada peserta rekonsiliasi untuk tidak terlena terhadap capaian yang telah diraih dan selalu siap siaga menghadapi berbagai situasi. “Kita tidak boleh terlena terhadap apa yang sudah kita capai,” pungkasnya.

Menanggapi arahan Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan Setia Pria Husada meminta seluruh pihak terkait untuk segara mengambil tindak lanjut untuk memberbaiki catatan BPK agar tidak terulang di kemudian hari.

“Kita cermati lagi risk register kita, apakah temuan BPK terakhir telah tercantum di risk-event kita, sehingga harus segera kita mitigasi atau dievaluasi,” pungkasnnya.

Setia menambahkan, sesuai arahan Kepala BPKP yang mengharuskan melakukan transformasi digital, ia mengatakan bahwa pengelolaan keuangan juga sudah mulai bertransformasi.

“Kami di bidang pengelolaan keuangan telah men-deploy, mengimplementasikan aplikasi B’ Smart dan Spark-Link,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kelapa Biro Umum Raden Suhartono menghimbau semua unit kerja BPKP di Pusat maupun Perwakilan untuk dapat menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pegawai atau keluarga pegawai yang terpapar Covid-19, mengingat lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan dan ketersediaan fasilitas isolasi terintegrasi dan rumah sakit yang sebagian besar sudah penuh.

“Seluruh unit kerja minimal memiliki tempat tinggal yang digunakan sementara untuk tempat isolasi mandiri bagi pegawai dan atau keluarga pegawai yang terpapar Covid-19,” ucapnya.

Selain itu, Inspektur BPKP, Buntoro menambahkan bahwa Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan BPKP. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BPKP, Buntoro menyampaikan 5 pesan, yaitu mamastikan kembali saldo neraca, melakukan telaah laporan keuangan mulai dari unit kerja, mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), menindaklanjuti temuan BPK tahun sebelumnya, serta mengoptimalkan peran Inspektorat BPKP sebagai trusted advisor.  

Sinergi yang melibatkan seluruh unit kerja sebagai pengguna anggaran, Biro Keuangan yang melakukan pemantauan, serta Inspektorat BPKP yang melakukan reviu laporan keuangan menjadi kunci pencapain opini WTP.

Diketahui, acara rekonsiliasi laporan keuangan secara virtual ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, Inspektur, para Kepala Bagian Tata Usaha (TU), Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasubbag TU, dan staf pengelola keuangan di lingkungan BPKP. 

 

(Kominfo BPKP/ws)