Berita Seputar Sekretariat Utama
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2012
15 Desember 2011 16:49:07 / sesma / dibaca: 478 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Kegiatan setelah RKT 2012 adalah Penetapan Kinerja (TAPKIN)



Penyusunan RKT 2012
15 Desember 2011 16:39:00 / sesma / dibaca: 324 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

RKT merupakan suatu perencanaan atas kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP dalam rangka pelaksanaaan tugas dan fungsinya. Perencanaan pengawasan tahun 2012 mulai dilaksanakan. Biro Renwas merupakan…


Arsip Berita
 
Kegiatan Biro Umum 2011

Outbound Biro Umum

Bogor - Pejabat Struktural beserta Staf  di lingkungan Biro Umum mengadakan Outbound di Gunung Mas Bogor, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi seluruh pegawai dan THL (Tenaga Harian Lepas) karena selain melepas penat dengan rutinitas sehari-hari peserta juga mendapatkan ilmu dan wawasan dari Tim Budaya Kerja BPKP.

 
Profil Sekretariat Utama

 

Visi Sekretariat Utama adalah : Pengelola sumber daya profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya BPKP sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya.

Dengan pernyataan visi di atas, jelas bahwa Sekretariat Utama telah menempatkan diri pada posisi sebagai pengelola sumber daya BPKP yang profesional dan akuntabel. Hal tersebut adalah modal utama BPKP dalam mendukung terwujudnya visi organisasi BPKP secara keseluruhan yaitu sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya.

Misi Sekretariat Utama adalah :

Mengembangkan kapasitas perencanaan, kepegawaian dan organisasi, keuangan, hukum dan kehumasan, serta sarana pada prasarana BPKP.

Misi tersebut dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Pengawasan yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi kebijakan teknis pengawasan dan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP. Termasuk dalam tugas dan fungsi Biro Perencanaan Pengawasan adalah koordinasi penyusunan Rencana Strategis BPKP dan Sekretariat Utama serta koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP dan Sekretariat Utama. Biro Perencanaan Pengawasan harus mampu mewujudkan perencanaan pengawasan yang terarah dan sinergis. Perencanaan yang sinergis tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan karena kegiatan pengawasan menjadi lebih komprehensif, tidak sepotong-potong dan tumpang tindih pemeriksaan berkurang.

Selain itu dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi yang mempunyai peran dan fungsi pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan. Peran ini perlu ditingkatkan kualitasnya karena adanya perubahan visi organisasi yang memerlukan peningkatan kapabilitas SDM sehingga terwujud SDM yang profesional dan mampu menjawab tantangan jaman. Dalam bidang organisasi senantiasa diupayakan melakukan kajian-kajian kelembagaan dalam mewujudkan organisasi BPKP yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam bidang ketatalaksanaan senantiasa diupayakan menyempurnakan dan membakukan sistem dan prosedur kerja agar menjadi lebih efektif dan transparan.

Biro Keuangan juga berperan sebagai pengelola keuangan dalam menunjang tugas dan fungsi BPKP. Pengelolaan ini perlu ditingkatkan supaya terwujud pengelolaan keuangan yang efisien, efektif (sesuai peruntukannya) serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah pelaporan keuangan.

Biro Hukum dan Humas berperan menyusun konsep peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, pemberian bantuan hukum, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi BPKP. Biro Hukum dan Humas berperan penting dalam rangka meningkatkan citra BPKP yang dibangun melalui peningkatan kepercayaan stakeholders dan shareholder BPKP. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan kehumasan yang profesional, selalu melakukan inovasi, melakukan promosi dan penyebaran informasi hasil-hasil pengawasan dan produk unggulan BPKP. Selain itu, peningkatan citra juga dibangun melalui layanan hukum yang profesional dn mengupayakan adanya payung hukum yang kuat bagi BPKP.


Sementara Biro Umum berperan mengelola urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja yang ada di BPKP. Pengelolaan yang dilakukan oleh Biro Umum tersebut sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan bekerja yang dapat mendorong motivasi dan prodiktivitas.

 

Struktur Organisasi