Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah juga turut mengembangkan aplikasi-aplikasi software untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, tepat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan (reliable). Aplikasi-aplikasi software yang telah dikembangkan sebagai berikut :
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
Output aplikasi ini antara lain:
ØPenganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBDdan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahanya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
ØPenatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.
ØAkuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.
2, Aplikasi SIMDA BMKD
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain :
Ø Perencanaan
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
Ø Pengadaan
Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
Ø Penatausahaan
Kartu Inventaris Barang (KIB),Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
Ø Penghapusan
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan
Ø Akuntansi
Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca,Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.
Aplikasi SIMDA BMD dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis dekstop dan berbasis Web serta serta dapat dikoneksikan dengan GIS.
3. Aplikasi SIMDA GAJI
Aplikasi Komputer SIMDA Gaji dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu pemda untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.
Ouput dari aplikasi adalah sebagai berikut:
4. Aplikasi SIMDA Pendapatan
Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.
Ouput dari aplikasi antara lain sebagai berikut:
Ø Pendataan
Formulir Pendaftaran,Tanda Terima Pendaftaran,Kartu NPWP/RD,Daftar Wajib Pajak/Retribusi, Daftar SPTP/RD, danKartu Data.
Ø Penetapan
Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah,SKP/RD (Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah),Daftar SPKP/RD,SKP/RDTambahan,SKPD/RKurang Bayar, SKP/RDNihil, Daftar Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerahdan Daftar Tunggakan Pajak/Retribusi Daerah
Ø Penatausahaan
Laporan Penerimaan Harian,Laporan Realisasi Penerimaan, Kartu Piutang,Buku Pembantu Rincian Penerimaan per Obyek,STS (Surat Tanda Setoran)dan Buku Kas Umum.
5. Sub Aplikasi Gabungan Per Provinsi
Rencana pengembangan selanjutnya yaitu SIMDA Keuangan Akrual Basis (PP nomor 71 tahun 2010), SIMDA Aparatur, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Kinerja (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP)
Profil Deputi Bidang PPKD |
Visi & Misi |
Struktur Organisasi |
Sumber Daya Manusia |
Pengantar Deputi |
Motto |
Survey Kepuasan Stakeholder |
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) |
Sejarah Siskeudes |
MoU Kemendagri dan BPKP |
Pedoman Keuangan Desa |
Juklak Bimkon Keuangan Desa |
Peluncuran SISKEUDES |
SPIP |
SPIP dan Manajemen Risiko |
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) |
Sejarah SIMDA |
Tentang SIMDA |
Kapabilitas APIP |
Produk Lainnya |
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :
RADEN SUHARTONO
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Internal : 0323 (Lantai 3)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :
EMY YUNIDYASTUTI
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1056 (Lantai 10 Barat)Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah :
ARMAN SAHRI HARAHAP
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85907666 atau 021-85910031 Pes. IInternal : 1034 (Lantai 10 Barat)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa :
FAUQI ACHMAD KHARIR
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1030 (Lantai 10 Timur)
Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah :
HASOLOAN MANALU
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907990 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1040 (Lantai 10 Timur)
E-mail Pengelola Website :