Laporan Kinerja Deputi Kepala BPKP Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2018

Visi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi Bidang PPKD) adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah. Sebagai unit kerja eselon I dilingkungan BPKP, Deputi Bidang PPKD berperan mendukung BPKP untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk mewujudkan visinya, Deputi Bidang PPKD melaksanakan tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan efektif (2) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, serta (3) Mengembangkan Kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. Dalam mencapai visi dan misi, Deputi Bidang PPKD menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah yang Bersih dan Efektif (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang Profesional dan Kompeten. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, Deputi Bidang PPKD telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan enam indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja Deputi Bidang PPKD. Hasil pengukuran kinerja Tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian target kinerja atas 6 IKU sasaran strategis dan 12 sasaran program Deputi Bidang PPKD masing-masing sebesar 96,03% dan 106,22%.

Untuk mengetahui lebih lanjut kinerja Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah silahkan mendowload Laporan Kinerja Tahun 2018 disini

Laporan Kinerja  Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Tahun 2018 telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 08.00.