Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Juklak Bimkon Keuangan Desa

Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilakukan maka BPKP telah menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon ini menjadi panduan khususnya bagi Perwakilan BPKP untuk melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan terhadap pemerintah daerah/desa di daerah wilayahnya masing-masing. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa berisi flowchart pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; Desain format dokumen dan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan akun/kode rekening yang digunakan desa.

Dengan Juklak ini diharapkan Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan dan konsultasi dalam hal:

1) Pemberian dan atau peningkatkan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

2) Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa;

3) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa;

4) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa;

5) Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa;

6) Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

Bagi anda yang ingin memperoleh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)  Bimbingan dan Konsultasi  Keuangan Desa dapat didownload di link ini :

JUKLAK BIMKON KEUANGAN DESA


Share   
Profil Deputi Bidang PPKD
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Pengantar Deputi
Motto
Survey Kepuasan Stakeholder
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Bahan Ajar Sosialisasi
Unduhan Peraturan/Pedoman
Unduhan Lainnya
Data Kinerja Deputi PPKD
Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Perjanjian Kinerja
LHKPN Pimpinan Deputi PPKD
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
Rencana Kertas Kerja Deputi PPKD
Laporan Relisasi Anggaran
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Neraca
Daftar Aset
Laporan Kinerja
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Sejarah Siskeudes
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sejarah SIMDA
Tentang SIMDA
Kapabilitas APIP
Produk Lainnya
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pengaduan Masyarakat
Prosedur Layanan Informasi
Profil PPID
Daftar Informasi Publik
Visi dan Misi PPID
Aplikasi Mobile PPID
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Laporan Layanan Informasi Publik
Regulasi PPID
Standar Biaya Perolehan Informasi
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik
Standar Layanan Publik
Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Desa
Pembangunan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Pengawasan Desa dengan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)
Pengembangan Daulat Pengawasan Desa melalui Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Desa (Situwassa)
Responsivitas terhadap Instruksi Presiden tentang Percepatan P3DN melalui Sistem Pengawasan P3DN
Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Daerah dengan Sisflada
Pengawalan Efektivitas dan Efisiensi dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
Pengawalan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Pemerintah Daerah
Pengawalan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah
Fasiitasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko
Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Berbasis Hasil
Pengembangan SIMDA-NG dan Model CACM dalam mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

RADEN SUHARTONO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

EMY YUNIDYASTUTI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ARMAN SAHRI HARAHAP

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa :  

FAUQI ACHMAD KHARIR

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

HASOLOAN MANALU

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputippkd@bpkp.go.id 

Galeri Kegiatan Deputi PKD