Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Mou Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  nomor 145 /8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa : 

1. Bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan BadaPengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA Desa'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/ pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan tranparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut, diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.

Selanjutnya  Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Nomor B-7508/01-16//08/2016 tanggal 31 Agustus 2106 hal  Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa antara lain agar Kepala Desa mematuhi seluruh peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari; memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dikembangkan oleh BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. 

 MOU dan Surat Edaran Kementerian Dalam  Negeri tentang Aplikasi Siskeudes serta Surat Ketua KPK kepada para Kepala Desa bisa diunduh di link ini :

M o U Kemendagri dan BPKP

Surat Edaran Dagri Tentang Siskeudes 

Surat Ketua KPK Kepada para Kepala Desa


Share   
Profil Deputi Bidang PPKD
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Pengantar Deputi
Motto
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Bahan Ajar Sosialisasi
Unduhan Peraturan/Pedoman
Unduhan Lainnya
Data Kinerja Deputi PPKD
Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Sejarah Siskeudes
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sejarah SIMDA
Tentang SIMDA
Kapabilitas APIP
Produk Lainnya

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

RADEN SUHARTONO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

EDI MULIA

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

RIZAL SUHAILI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa :  

WASIS PRABOWO

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputippkd@bpkp.go.id 

Galeri Kegiatan Deputi PKD