Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Mou Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  nomor 145 /8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa : 

1. Bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan BadaPengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

2. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA Desa'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/ pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan tranparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut, diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa.

Selanjutnya  Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Nomor B-7508/01-16//08/2016 tanggal 31 Agustus 2106 hal  Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa antara lain agar Kepala Desa mematuhi seluruh peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari; memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dikembangkan oleh BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. 

 MOU dan Surat Edaran Kementerian Dalam  Negeri tentang Aplikasi Siskeudes serta Surat Ketua KPK kepada para Kepala Desa bisa diunduh di link ini :

M o U Kemendagri dan BPKP

Surat Edaran Dagri Tentang Siskeudes 

Surat Ketua KPK Kepada para Kepala Desa


Share   
Profil Deputi Bidang PPKD
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Pengantar Deputi
Motto
Survey Kepuasan Stakeholder
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Bahan Ajar Sosialisasi
Unduhan Peraturan/Pedoman
Unduhan Lainnya
Data Kinerja Deputi PPKD
Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Perjanjian Kinerja
LHKPN Pimpinan Deputi PPKD
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023
Rencana Kertas Kerja Deputi PPKD
Laporan Relisasi Anggaran
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Neraca
Daftar Aset
Laporan Kinerja
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Sejarah Siskeudes
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES
SPIP
SPIP dan Manajemen Risiko
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sejarah SIMDA
Tentang SIMDA
Kapabilitas APIP
Produk Lainnya
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pengaduan Masyarakat
Prosedur Layanan Informasi
Profil PPID
Daftar Informasi Publik
Visi dan Misi PPID
Aplikasi Mobile PPID
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Laporan Layanan Informasi Publik
Regulasi PPID
Standar Biaya Perolehan Informasi
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik
Standar Layanan Publik
Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Desa
Pembangunan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Pengawasan Desa dengan Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)
Pengembangan Daulat Pengawasan Desa melalui Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Desa (Situwassa)
Responsivitas terhadap Instruksi Presiden tentang Percepatan P3DN melalui Sistem Pengawasan P3DN
Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Daerah dengan Sisflada
Pengawalan Efektivitas dan Efisiensi dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah
Pengawalan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) Pemerintah Daerah
Pengawalan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah
Fasiitasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko
Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Berbasis Hasil
Pengembangan SIMDA-NG dan Model CACM dalam mendukung Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

RADEN SUHARTONO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :

EMY YUNIDYASTUTI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1056  (Lantai  10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah  :  

ARMAN SAHRI HARAHAP

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa :  

FAUQI ACHMAD KHARIR

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah  :

HASOLOAN MANALU

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail  Pengelola Website :  

deputippkd@bpkp.go.id 

Galeri Kegiatan Deputi PKD