Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Selayang Pandang Tentang Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah  dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP). Penerbitan pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta lnstansi Lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Latar Belakang/Ketentuan yang Mendasari  Probity Audit

Banyak kasus korupsi yang melibatkan minimal kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

- 85% Kasus Korupsi Yang Melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa

- Penelitian KPK : >70% Kasus Korupsi Berasal dari PBJ

- 3.423 Kasus Korupsi yang Ditangani BPKP Sejak Tahun 2003 adalah Kasus PBJ

Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

 

Latar Belakang/Ketentuan yang Mendasari

  1. K/ L/ I/ D wajib melakukan pengawasan Terhadap PPK, ULP/Pejabat Pengadaan Dilingkungan Masing-masing, dan menugaskan Aparat Pengawasan Intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan (pasal 116 Perpres Nomor 54 Tahun 2010)
  2. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (K/L/D/I) (pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 )
  3. APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah  termasuk akuntabilitas keuangan negara (pasal 47-48 PP No 60 Tahun 2008)
  4. BPKP ditugaskan melakukan pembinaan penyelenggaranan SPIP melalui “Peningkatan Kompetensi Auditor APIP” (Pasal 59 PP No 60 Tahun 2008)
  5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP

 

Pengertian Probity dan Probity Audit

Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty).  Konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

 

Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, probity diartikan sebagai ’good process’ yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dimaksud, probity audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

 

Hal mendasari  diterbitkannya pedoman probity audit yaitu untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai Early Warning System atas proses pengadaan barang dan jasa; serta  dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

Dalam  Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan  Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasanterhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.  Pengawasan dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa.

 

Ketentuan mengenai APIP diatur pula pada pasal 1 butir 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainterhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (K/L/D/I).

 

Kedua ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

 

Lebih lanjut,  pengawasan intern adalah “seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwakegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkansecara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time) yang disebut probity audit.

 

BPKP sebagai  lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008melalui terlaksananya sistem pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa, dengan menyediakan pedoman audit pengadaan barang/jasa dengan judul “Manual Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa” sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP.

 

Tujuan dan Peruntukan Pedoman Probity Audit

Tujuan manual audit ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip probity yaitu:

1) Menghindari konflik dan permasalahan.

2) Menghindari praktek korupsi.

3) Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi. 

4)Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya.

5) Memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (probity) proses pengadaan barang/jasa.

6) Meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum)

 

Probity Audit PBJ merupakan Audit Tujuan Tertentu  (vide penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)untuk  menilai Ketaatan terhadap Ketentuan PBJ.

 Audit dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ.

Probity Audit dilaksanakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung (Real Time)yaitu pada  saat proses PBJ sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai

Jenis PBJ yang dilakukan Probity Audit 

 

Output dan Outcome yang Diharapkan dari Pelaksanaan Audit

Output

Laporan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang/jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsif efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Outcome

dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Direksi BI/ BHMN/ BUMN/ BUMD/Badan Usaha Lainnya dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

 

Key Risks In Procurement Phases (Risiko-Risiko Utama dalam Tahapan PBJ)

Tahap Perencanaan/Penganggaran

1. Analisis yg tidak memadai atas kondisi pasar (supply market), kebutuhan organisasi dan masalah yang penting dari stakeholders

2. Tidak dibuat perencanaan yang baik sehingga tidak ada risiko yang diantisipasi.

3. Kebutuhan dirumuskan dengan cara yg salah sehingga menyebabkan adanya barang/jasa yg rendah kualitasnya

4. Persyaratan2 yg dibuat menguntungkan atau merugikan pemasok (vendor/suppliers) tertentu.

5. Anggaran dibuat (sengaja) tinggi untuk menutupi “kickbacks”

Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

  1. Penggunaan metode pengadaan yang tidak layak untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi
  2. Kriteria penilaian dirancang untuk menguntungkan rekanan tertentu atau untuk mendiskualifikasi yang lainnya
  3. Informasi diberikan menguntungkan rekenan tertentu
  4. Kesalahan penanganan dokumen tender
  5. Menerima proposal atau penawaran (bids) yang terlambat
  6. Menolak penawaran yang sah (legitimate bids)
  7. Dokumen2 tender yang diserahkan oleh rekanan banyak yang salah/tidak benar tetapi tidak terdeteksi

 

Tahap Pelaksanaan Kontrak

  1. Memecah nilai pengadaan untuk menghindari tender/lelang.
  2. Nilai penawaran rendah yg tidak realistis dengan harapan ada amandemen kontrak/eskalasi harga
  3. Mensubkontrakkan pekerjaan yang “corrupt.”
  4. Kontrak berbeda dengan syarat/spesifikasi/jumlah/ jadwal pengiriman/penyelesaian/pembayaran saat penawaran
  5. Klausul pengawasan dan pelaporan yang minim dalam kontrak
  6. Kurangnya pengawasan pelaksanaan kontrak
  7. Manipulasi atau merekayasa dokumen pendukung
  8. Perluasan atau amandemen kontrak yang tidak logis dasar pertimbangannya. 

 

SYARAT  PROBITY AUDITOR

1.    Independen, Obyektif, Berintegritas Tinggi

Bebas dari conflict of interesrt, yaitu tidak memiliki bisnis keuangan/kepentingan individu/tidak sebagai pegawai instansi yang diaudit/kontraktor/konsultan yang dapat menimbulkan konflik dalam penugasannya.

       Salah satu tools yaitu “Conflict of Interest Declaration”

2.    Menjaga Kerahasiaan

Semua informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiannnya. (tools : check list dalam melakukan penilaian aktivitas yang dilakukan, dokumentasi, kebijakan yang mendasari, dll)

3.    Memahami Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (sebagaimana disyaratkan bagi PPK dan Pokja ULP)

4.    Memahami Proses Pengadaan  B/J

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/ jasa lainnya/swakelola

 

SKEMA IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT

 

 

 

 

 

Pelaksanaan probity audit di lingkungan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga diharapkan dapat sepenuhnya diterapkan oleh seluruh APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota,  sehingga kepala daerah/Kementerian bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu memikirkan adanya risiko penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi tindak pidana korupsi

Ingin Download Pedoman Probity Audit : Silahkan unduh di link berikut : http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PEDOMAN PROBITY AUDIT PBJ.rar
 
Kembali ke halaman  utama

Share   
Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

GATOT DARMASTO

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

ADI GEMAWAN

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BEA REJEKI TIRTADEWI

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD