Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

SATGAS Pada Deputi PKD

DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH I

 

1.SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN EVALUASI  KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Satgas ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-undang  Nomor 32  Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah, BPKP perlu melaksanakan kegiatan Pengembangan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Satuan Tugas ini  melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.Berperan aktif dalam menyusun Format Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  dan revisi Indikator Kinerja (IKK);

b.Menyusun Pedoman Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);

c.Memfasilitasi penyelenggaraan  sosialisasi Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan;

d.Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Evaluasi LPPD oleh Tim daerah (Timda);

e.Melakukan validasi atas Evaluasi EKPPD yang dilakukan oleh Timda;

 f.Membuat resume hasil evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota;

g.Menerima dan mengelola LHE LPPD  yang diterima dari Perwakilan BPKP/Timda;

 h.Mereviu hasil-hasil penugasan.

                                                                    

2.SATUAN TUGAS  KAJIAN  DAN  EVALUASI  PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Latarbelakang pembentukan Satuan Tugas ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan APIP kepada BPKP, maka perlu dilakukan  kajian dan evaluasi terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa;

b. Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan  negara, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, maka diperlukan partisipasi tugas-tugas tim yang berkaitan dengan upaya peningkatan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Satuan Tugas ini  melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.Melakukan kajian/analisis, pembahasan serta memberikan masukan solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun  instansi lainnya berdasarkan laporan triwulanan permasalahan PBJ dari BPKP Perwakilan ataupun berdasarkan permintaan langsung dari instansi tertentu;

b.Melakukan pemutakhiran Manual Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara berkala, sesuai dengan perkembangan peraturan terkait;

c.Melakukan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah dikaitkan dengan permasalahan pengadaan barang/jasa;

d.Melakukan proses clearance (persetujuan) atas rencana pem,bangunan gedung instansi pemerintah tertentu;

e.Melakukan Bimtek/asistensi penerapan Manual Probity Audit pada pemerintah daerah tertentu;

 f.Membuat laporan pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

 

DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH II

1.SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Satgas ini melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

b.Melakukan sosialisasi Pentunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

c.Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah..

d.Menyempurnakan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

e.Menyusun Laporan Hasil Penerapan SPIP secara berkala/triwulanan.

 

2. SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Satgas ini, dibentuk untuk meningkatkan peran BPKP dalam membantu Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan pengawasan.

Satgas ini melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.Menyusun rencana kerja kegiatan fasilitasi dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

b.Melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Fasilitasi  Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

c.Mensosialisasikan Pedoman Fasilitasi  Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

d.Bersama-sama dengan Perwakilan BPKP melakukan Pilotting kegiatan fasilitasi pada Pemerintah Daerah.

 

3.SATUAN TUGAS VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS DALAM RANGKA REIMBURSEMENT

Pembentukan satgas ini, sebagai tindak lanjut atas kesepakatan antara Bank Dunia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam Loan Agreement  No. 7914-ID tanggal 23 Juni 2010 yang menunjuk BPKP untuk melakukan verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)  untuk reimbursement; kemudian dibuatkan Term Of Reference yang telah ditandatangani antara BPKP dengan Bank Dunia.

Satuan Tugas Verifikasi DAK REIMBURSEMENT melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.Menyusun pedoman verifikasi DAK dalam rangka reimbursement for Advance Payment (AP) dan Value of Final Reimbursement (VFR);

b.Menyusun Term Of References (TOR) kegiatan verifikasi DAK dalam rangka reimbursement for Advance Payment (AP) dan Value of Final Reimbursement (VFR);

c.Menyusun rencana kerja penyelenggaraan capacity building dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut;

d.Menyelenggarakan Capacity Building kegiatan verifikasi DAK bekerjasama  dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Bank Dunia dan Kementerian Keuangan;

d.Menyusun nota kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka penyelenggaraan capacity building kegiatan verifikasi DAK.

e.Melaksanakan quality assurance atas pelaksanaan verifikasi DAK oleh Perwakilan BPKP; 

f. Melaksanakan validasi atas laporan pelaksanaan verifikasi DAK oleh Perwakilan BPKP; 

g.Menyusun laporan nasional  hasil  verifikasi DAK dalam rangka reimbursement for Advance Payment (AP) dan Value of Final Reimbursement (VFR).

 

DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH WILAYAH III

1.SATUAN TUGAS PENINGKATAN MUTU  LKPD DAN KINERJA KEUANGAN PEMDA  

Latar belakang pembentukan Satuan Tugas ini adalah sebagai berikut :

a.Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

b.Bahwa masih sedikitnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

c.Bahwa Renstra  Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010-1014 telah menetapkan Peningkatan Mutu LKPD dan Kinerja  Keuangan Pemda  melalui asistensi penyusunan LKPD bidang keuangan daerah sebagai kegiatan mendukung capaian indikator kinerja “ persentase pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP”

Satuan Tugas ini melaksanakan tugas sebagai berikut:

a.Menyusun kerangka acuan peningkatan mutu LKPD dan Kinerja  Daerah;

b.Melaksanakan kajian terhadap isue-isue strategis yang terkait dengan akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dan ketentuan tentang pelaporan keuangan daerah;

c.Updating database  akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

d.Melaksanakan analisis atas laporan keuangan dan kinerja  daerah;

e.Pengembangan/updating  Pedoman  Akuntansi Daerah;

f. Pengembangan/updating   Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

g.Pengumpulan dan analisis berita yang terkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja daerah;

h.Pengumpulan dan analisis terhadap laporan kegiatan asistensi Perwakilan BPKP/BPKP Pusat.erkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja daerah;

 

2.SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH

Latar belakang pembentukan Satuan Tugas ini adalah sebagai berikut :

a.untuk mempercepat Pemerintah Daerah dalam proses mewujudkan manajemen kepemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan sistem informasi manajemen Pemerintah Daerah.

b.Berdasarkan  Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

c.Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah membuat Program Aplikasi Komputer Sistem lnformasi Manajemen Daerah yang merupakan bagian dari grand design Data Base Management System (DBMS), yang disusun oleh Tim Penyusunan Sistem lnformasi Manajemen Pemerintah Daerah (Tim Simda) BPKP.

d.Bahwa dalam rangka pengimplementasian program aplikasi tersebut, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah.

e.Bahwa Renstra Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2010-2014, telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”.

 

Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah melaksanakan tugas sebagai berikut :

a.Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran  Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke Grand Design Database Manajemen System (DBMS).

b.Melakukan sosialisasi Program Aplikasi Komputer SIMDA kepada Perwakilan BPKP dan pemerintah daerah.

c.Memberikan bimbingan teknik/pelatihan kepada Tim SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.

d.Membantu Satgas Simda Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

e.Memantau pelaksanaan Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP dan melakukan perbaikan jika dijumpai kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim SIMDA Perwakilan BPKP.

f. Melakukan pemeliharaan (maintenance) Program Aplikasi Komputer SIMDA yang digunakan oleh pemerintah daerah.

 

KEMBALI KE HALAMAN MUKA


Share   
Profil Deputi Was Bidang PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Pdf
Power Point
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD

KONTAK KAMI :

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120

   Telp. 021-85910031 (hunting)

 

Sekretaris Deputi :  

    Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pesawat Internal : 0323   (Lantai 3)

Sekretaris Direktur PPKD Wilayah I  :  

Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pesawat Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Sekretaris Direktur PPKD  Wilayah II  :   

Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pesawat Internal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Sekretaris Direktur PPKD Wilayah III  : 

Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pesawat Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

 

E-mail :

deputi4.1@bpkp.go.id 

Gedung BPKP Lantai 10 Timur,
Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120
Telp. 021-85910031 (hunting)
E-mail : deputi4.1@bpkp.go.id
 
 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD