Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Kata Pengantar Dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Sekapur Sirih

DeputiPKD.jpg

Assalaamu’alaikum  Wr. Wb.

Selamat Datang di Website Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang merupakan media komunikasi kepada para  pemangku kepentingan (stakeholder)   sekaligus  wadah silaturrahim internal jajaran Deputi IV BPKP.

Birokrasi merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara  di berbagai bidang kehidupan bangsa dan hubungan antar bangsa. Disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga harus  menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, serta  berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Perlu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dan  keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Namun sejarah menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Banyak faktor yang menentukan berhasil tidaknya birokrasi dalam menjalankan fungsinya tersebut, diantaranya  adalah keteladanan, komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara, baik unsur aparatur negara, maupun warga negara.

Untuk itu,  Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,  yang menugaskan BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, sesuai pasal 49 ayat 2 untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang meliputi program lintas sektoral, akuntabilitas perbendaharaan umum Negara berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan selaku BUN, dan penugasan-penugasan dari Presiden.  Disamping itu, BPKP juga ditunjuk untuk melakukan reviu atas LKPP sebelum diserahkan oleh pemerintah dan menyerahkannya kepada BPK untuk diaudit. Selanjutnya, yang tidak kalah strategisnya tugas yang diemban BPKP adalah pasal 59 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, yang mengamanatkan kepada BPKP untuk melakukan Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;  sosialisasi SPIP;  pendidikan dan pelatihan SPIP;  pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Sejalan dengan itu, BPKP telah melakukan  reposisi dan revitalisasi BPKP dengan melakukan perubahan yang  cukup signifikan terhadap visi, misi, renstra, dan kegiatannya. 

Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2011, Presiden RI dengan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2011  tentang  Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, memberikan amanat bagi BPKP untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui intensifikasi peran APIP dan penyelenggaraan SPIP serta koordinasi antar instansi. Pada diktum keempat Inpres tersebut, BPKP diinstruksikan untuk melakukan :

  1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;
  2. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
  3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini;
  4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

 

Selaras dengan Visi BPKP  sebagai  Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagai salah satu Kedeputian BPKP mempunyai  misi untuk menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik, dan membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Beberapa peran aktif Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam reformasi birokrasi ini, khususnya di bidang Manajemen Keuangan Negara dan Manajemen Sektor Publik antara lain adalah pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan SIMDA Desa, penyusunan Petunjuk Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pedoman Probity Audit,  Pedoman Asistensi Pemanfaatan Anggaran dan Asistensi Menjalankan Peraturan Terkait dengan Pemanfaatan Anggaran, Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah(DPDF-PPD), Pedoman Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, dan beberapa kajian di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tentunya peran aktif Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam reformasi birokrasi ini masih perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Melalui penyajian informasi kegatan-kegiatan yang telah dilakukan, diharapkan akan semakin mendorong peningkatkan kinerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah sehingga keberadaan BPKP ini semakin dirasakan manfaatnya oleh para Stakeholders.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pengunjung web BPKP sekalian, karena tanpa kritik dan saran tersebut, tidak mungkin kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan tampilan maupun isi dari website di waktu yang akan datang. Akhirnya, kami berharap setiap individu, para auditor dan pegawai di lingkungan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah untuk dapat menjadi agent of change, menjadi teladan bagaimana SPIP tersebut dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di lingkungan pemerintahan.

Semoga upaya yang telah dan akan terus dilakukan, senantiasa mendapatkan Taufieq, Hidayah, dan Inayah dari Allah SWT.

Wassalaamu’alaikum  Wr. Wb.

 

Deputi Kepala BPKP,

              t t d

 Gatot Darmasto


Share   
Profil Deputi Bidang Was PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Profil Pimpinan
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Unduhan Peraturan/Pedoman
Bahan Ajar Sosialisasi
Pedoman Probity Audit
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengawalan Desa
MoU Kemendagri dan BPKP
Pedoman Keuangan Desa
Juklak Bimkon Keuangan Desa
Peluncuran SISKEUDES

KONTAK KAMI :

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :  

Dadang Kurnia

No, Telp. Sekretaris  :   Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pes. Internal :  0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :  

SUEB CAHYADI

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

BAMBANG UTOYO

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :  

Iskandar Novianto

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD