Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Berita Seputar Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Kurangi Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa dengan Implementasi Probity Audit
26 Juli 2012 12:41:04 / sakd / dibaca: 3292 kali / Kat: Audit

Bertempat  di Aula Gandhi Lantai 2 Gedung BPKP Pusat, Rabu tanggal 25 Juli 2012, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah,  menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Probity Audit  PBJ yang berlangsung dari pukul 08.30 WIB s.d.  pukul 11.30 WIB, .dengan penyaji  Muh. Sugeng, Kasubdit Wil I.2 dan sebagai moderator adalah Kwinhatmaka, Kasubdit Wilayah I.1.  diikuti sebanyak 132 orang peserta.

Kwinhatmaka menyampaikan bahwa acara sosialiasi ini perlu dilakukan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 Tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).  Untuk itu, diharapkan Buku Pedoman ini segera dapat disosialisasikan, dipahami, dan diimplimentasikan oleh APIP, dan khususnya bagi BPKP sebagai instansi Pembina APIP.

 

 

Muh. Sugeng mengawali penyajian materi sosialisasi dengan mengemukakan fakta tentang  banyaknya kasus  korupsi di Indonesia, yang melibatkan gubernur/bupati/walikota seluruh Indonesia dimana 85% diantaranya merupakan kasus PBJ dan dominan terjadi pada tahap perencanaan.

 

 

Cara untuk menghindari terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa yaitu dengan melakukan Probity Audit  (praktek di Australia dan commonwealth) yang dilakukan oleh Internal Auditor. Probity audit   ini dilaksanakan selama proses pengadaan barang/jasa (real time). Sugeng menegaskan bahwa jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan probity audit adalah yang bersifat pelayanan dasar masyarakat, terkait isu politis, melibatkan kepentingan masyarakat, melekat risiko tinggi/kompleks/nilai relatif besar, dan memiliki sejarah/latar belakang kontroversial/berhubungan dengan permasalahan hukum. 

 

 

Tujuan dilakukannya Probity Audit adalah meyakinkan/memastikan bahwa proses PBJ telah sesuai ketentuan yang mengaturnya, mampu melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, penawaran yang masuk dinilai berdasarkan kriteria yang sama, memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, keputusan yang dibuat  terhindar dari tuntutan hukum dan menciptakan akuntabilitas dalam proses  PBJ.

 

 

Dalam paparannya penyaji menyampaikan tiga materi, yaitu (1) Implementasi Probity Audit  untuk Meminimalkan Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Strategi Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah; dan (3) Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi APIP(Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 Tanggal 9 April 2012).

 

 

Acara pemaparan materi selesai jam 11.00 WIB, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. (Humas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah/Amir El Husin)



Share      

Berita Terkait:

27 Maret 2013 08:17:08 / sakd / dibaca: kali / Kat: Audit
Validasi Atas Hasil Verifikasi Output DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2012
02 Mei 2012 02:59:47 / sakd / dibaca: kali / Kat: Audit
Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tahun 2012
20 Desember 2011 17:59:07 / sakd / dibaca: kali / Kat: Audit
Workshop Pencegahan dan Pendeteksian Indikasi Korupsi melalui Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa
27 Nopember 2011 01:47:17 / sakd / dibaca: kali / Kat: Audit
Bimbingan Teknis Administrator Simda Gaji dan Paparan mengenai Perhitungan PPh Ps. 21 bagi PNS
12 Nopember 2011 11:03:17 / sakd / dibaca: kali / Kat: Audit
Validasi Hasil Monitoring DAK, DPDF-PPD, DPIPD, dan DPPIP Tahun Anggaran 2010


Profil Deputi Was Bidang PKD
Tupoksi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sekapur Sirih Deputi Kepala BPKP Bid. Was. PKD
Tujuan Strategik
Motto
Produk Layanan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Good Local Governance
Pedoman Audit
Teknologi Informasi
Probity Audit
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Memahami SIMDA
Sejarah SIMDA
INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD
Pdf
Power Point
FILE EXCEL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Kinerja Deputi Was Bidang PKD
Kinerja Program Utama Deputi PKD
Data Kinerja Deputi Was PKD
SATGAS pada Deputi Was Bidang PKD
Selayang Pandang tentang SATGAS di Lingkungan Deputi PKD
Personil Deputi PKD
Dit. Was PKD Wilayah 1
Dit. Was PKD Wilayah 2
Dit. Was PKD Wilayah 3
Pengelola Website Deputi PKD
Tata Usaha Perbantuan Deputi PKD

KONTAK KAMI :

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)

Deputi Kepala :

Dadang Kurnia, Ak., M.B.A.

No, Telp. Sekretaris  :     Direct  021-85910302  atau 021-85910031  Pesawat Internal : 0323   (Lantai 3)

Direktur  PPKD Wilayah I  :

Doddy Setiadi, Ak., MM.

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907030 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1030  (Lantai  10 Timur)

Direktur  PPKD Wilayah II  :

Ernadhi Sudarmanto, Ak., CFE., CFrA., CA.

No, Telp. Sekretaris   :    Direct  021-85907666 atau 021-85910031  Pes. IInternal  : 1034  (Lantai 10 Barat)

Direktur  PPKD Wilayah III  :

Dra. Sri Penny Ratnasari, MM., CFrA., CA.

No. Telp.  Sekretaris  :   Direct  021-85907990 atau 021-85910031  Pes. Internal  : 1040  (Lantai 10 Timur)

E-mail  Pengelola Website :  

deputi4.1@bpkp.go.id 

 

Galeri Kegiatan Deputi PKD