Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Bupati Indragiri Hulu, Sekretaris  Daerah, Kepala DPPKAD, Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Bidang Aset Daerah pada DPPKAD, dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan dari BPKP adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Direktur PPKD Wilayah I, Kasubdit Wilayah III.1 dan III.2, Kepala Bidang APD Perwakilan  BPKP Provinsi Riau, Satuan Tugas Pengembangan SIMDA Pusat dan 2 orang PFA Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui kerjasama dengan BPKP dalam rangka  implementasi aplikasi SIMDA.  Rombongan berharap dapat memperoleh gambaran umum pelaksanaan kerjasama dengan BPKP sehingga dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu baik menyangkut sistim pengelolaan aset daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem penggajian dan sistim pengelolaan pendapatan asli daerah.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari menyampaikan bahwa sampai saat ini, aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 293 Pemda,  meliputi aplikasi SIMDA Keuangan 255 Pemda, aplikasi SIMDA BMD 201 Pemda, Aplikasi SIMDA Gaji 86 Pemda, dan Aplikasi SIMDA Pendapatan 3 Pemda. Beliau memaparkan secara garis besar aplikasi SIMDA yang telah dibangun dan diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu : 

1)   Aplikasi Simda Keuangan yang sudah terintegrasi mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga  Pemda yang  menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan tidak bisa lagi bermain-main dengan dana APBD karena APBD menjadi transparan dalam lingkup yang terbatas.

2)  Aplikasi SIMDA BMD yang digunakan untuk penatausahaan barang milik daerah sehingga dapat menjadi dukungan laporan keuangan.

3)     Aplikasi SIMDA Gaji yang  digunakan untuk penatausahaan gaji pegawai dimana belanja gaji pegawai menempati porsi yang besar dalam APBD.

4)     Aplikasi SIMDA Pendapatan yang  digunakan untuk penatausahaan pendapatan asli daerah.

Mengakhiri sambutannya, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD siap mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik.

Bupati Indragiri Hulu merasa optimis jika kerjasama dengan BPKP dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,  namun  yang menjadi kendala bahwa SDM Pemda  yang ada  masih banyak yang tidak menguasai komputer, disamping kurangnya dukungan anggota dewan  karena rendahnya pemahaman atas pengelolaan keuangan daerah,  sehingga diharapkan dibuat pelatihan kepada para bendahara pengeluaran dengan tambahan test  untuk menilai kelayakannya menjadi bendahara pengeluaran. Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah hendaknya melibatkan juga anggota dewan sebagai peserta. Beberapa permasalahan menyangkut pengelolaan aset tetap seperti masih banyak tanah milik pemda yang belum bersertifikat  dan  beberapa aset yang sudah diklaim oleh masyarakat akan diselesaikan dengan melibatkan fihak-fihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional untuk kegiatan sertifikasi tanah milik pemda.

Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu berharap  dapat mengimplementasikan aplikasi SIMDA Pendapatan dalam tahun 2012,  karena selama ini banyak SKP/SKR yang WP nya tidak jelas sehingga meminta bantuan tenaga Perwakilan BPKP Provinsi Riau untuk menelusurinya.  Lebih lanjut,    Kepala BPKAD, berharap dalam penerapan setiap aplikasi yang dimiliki BPKP, dapat    terjadi transfer of knowledge, sehingga  pemda tidak tergantung secara terus menerus pada tenaga dari BPKP.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menambahkan bahwa kendala penerapan aplikasi SIMDA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu masih digunakannya aplikasi fihak ketiga,  sedangkan komitmen kepala daerah berkeinginan untuk menggunakan aplikasi SIMDA. Kesepakatan yang dibuat dengan fihak Pemda Indragiri Hulu yaitu aplikasi lama  masih  digunakan  untuk tahun  anggaran 2011 sampai dengan proses penyelesaian  laporan keuangan dan BPKP Perwakilan akan membantu dalam melakukan review atas laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi tersebut . Sedangkan untuk tahun 2012 akan menggunakan aplikasi SIMDA baik SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Dalam waktu dekat (akhir bulan Pebruari 2012) Tim Pengembang SIMDA Pusat diharapkan dapat mensosialisasikan aplikasi SIMDA BMD rilis 2 kepada para pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk selanjutnya dilakukan install aplikasi tersebut sehingga dapat digunakan untuk pengelolaan barang milik daerah mulai tahun 2012.

Tim Satgas Pengembangan SIMDA dihadapan para peserta pertemuan, mendemonstrasikan proses pengelolaan keuangan daerah dalam aplikasi SIMDA mulai dari input data sampai dengan bentuk-bentuk laporan yang dapat dihasilkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah sampai dengan penyusunan laporan keuangan, termasuk bentuk-bentuk report yang dihasilkan dalam aplikasi SIMDA BMD.  (Humas Deputi PKD=Rustam-Amir El Husin)

Berita Terkait

Pada hari kamis tanggal 19 April 2012, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah…
19 April 2012 08:01:04 / sakd / dibaca: 141 kali
Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA Versi 2.1 Rilis 15 Bagi Pengelola Keuangan Kab. Kutai Kartanegara

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Deputi…
30 Oktober 2011 10:39:30 / sakd / dibaca: 253 kali
Pembekalan teknis Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Tahun 2011 atas LPPD Tahun 2010

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah…
16 April 2012 13:54:27 / sakd / dibaca: 76 kali
Anggota DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke BPKP

Pada hari Jum’at  13 April  2012,  rombongan DPRD Provinsi Jambi …
19 Maret 2012 01:19:54 / sakd / dibaca: 130 kali
Kunjungan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kota Semarang ke BPKP Pusat

Pada tanggal 16 Maret  2012 Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai  3 Gedung…