Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, mulai tanggal 30 Januari sd s.d 6 Februari 2012, melaksanakan kegiatan Piloting Manual Probity Audit atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan piloting probity audit ini diawali dengan pembekalan melalui PKS dan diskusi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengahyang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2011. Paparan manual probity auditdisampaikan oleh Muh. Sugeng, Kasubdit Pengawasan PKD Wilayah I.2. yang menjelaskan tentang konsep probity audit dimana pelaksanaannya dilakukan secara real time seiring dengan proses pengadaan barang/jasa. Setelah paparan, acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang berlangsung dengan hangat. Beberapa topik yang didiskusikan antara lain tentang dasar hukum pelaksanaan probity audit, syarat auditor probity dan cara pelaksanaan probity audit, kewenangan auditor menghentikan proses pengadaan, sampai dengan tanggung jawab APIP selaku pelaksana probity jika suatu ketika kegiatan yang sudah diprobity tersangkut masalah hukum.
Pada hari kedua, bersama dengan Inspektorat Provinsi Jateng melakukan diskusi kegiatan yang akan dipiloting mengingat banyaknya kegiatan yang strategis dan bernilai relatif besar di lingkungan Pemprov Jateng serta memetakan sampai sejauh mana proses pengadaan yang telah dilaksanakan atas setiap kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan piloting manual probity audit pada beberapa SKPD akan dilakukan secara sinergis yang melibatkan auditor Inspektorat Provinsi Jawa tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan BPKP Pusat.
Diharapkan melalui piloting manual probity ini dapat diperoleh umpan balik berupa kendala dan hambatan pengimplementasiannya, sebagai bahan perbaikan manual probity audit. Sedangkan bagi Pemerintah Provinsi Jateng, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sudah didasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.(Humas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah/Irsan Harahap dan Amir El Husin)
Pada hari kamis tanggal 19 April 2012, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah…
19 April 2012 08:01:04 / sakd / dibaca: 141 kali
Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA Versi 2.1 Rilis 15 Bagi Pengelola Keuangan Kab. Kutai Kartanegara
Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III Deputi… Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah… Pada hari Jum’at 13 April 2012, rombongan DPRD Provinsi Jambi … Pada tanggal 16 Maret 2012 Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung…
30 Oktober 2011 10:39:30 / sakd / dibaca: 253 kali
Pembekalan teknis Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Tahun 2011 atas LPPD Tahun 2010
16 April 2012 13:54:27 / sakd / dibaca: 76 kali
Anggota DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke BPKP
19 Maret 2012 01:19:54 / sakd / dibaca: 130 kali
Kunjungan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kota Semarang ke BPKP Pusat
Arsip Berita
KONTAK KAMI :