Rapat Kerja Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2012

Raker Deputi Pengawasan Bidang PKD  yang bertemakan : “Peningkatan Kapasitas SDM APIP dan Kualitas Pelaporan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” ini berlangsung dibuka Selasa 24 Januari 2012 pukul 19.20 dengan diawali dengan gema  lagu Indonesia Raya dan Hymne BPKP yang dinyanyikan oleh seluruh peserta Raker.

Dilanjutkan dengan laporan Direktur Pengawasan PKD Wilayah III,  Agus Sukiswoyang menjelaskan bahwa Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut (follow up)dari Raker BPKP 8 s.d. 11 Januari 2012 di Lembang-Bandungdan tujuannya untuk menyamakan persepsi dan langkah implementasi hasil Raker BPKP. Pembahasan  materi raker dikelompokkan dalam 5 Komisi yaitu :   Komisi I : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPKP Berbasis Teknologi Informasi, Komisi II : Pengembangan Kapasitas SDM APIP yang Profesional dan Kompeten, Komisi III :  Pengembangan Kapasitas SDM Deputi IV berbasis Kompetensi, Komisi IV : Pembinaan SPIP, dan Komisi V : Rencana dan Strategi  Penyerapan Anggaran.

Selanjutnya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, dalam arahannya mengingatkan bahwa BPKP sedang berduka dengan meninggalnya beberapa karyawan BPKP karena sakit (Susilo Hadi) ataupun kecelakaan lalu lintas (Rizal Hermansyah dan Pujianto) dan beliau mengajak para peserta raker untuk berdo’a  dengan memimpin pembacaan Suratul Fathihah buat almarhum. Lebih lanjut bapak Deputi tak lupa mengingatkan bahwa dalam urusan kedinasan, jadikan bekerja sebagai suatu kegiatan ibadah, selingi dengan  istirahat atau relaksasi, jika ada masalah sampaikan pada pimpinan jangan dipendam dalam hati atau malah buat surat kaleng, jadikan musibah sebagai bahan renungan sehingga kita tidak lupa untuk selalu berdoa agar dihindarkan dari segala musibah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Deputi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional  dan harus  didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik agar pelaksanaan program RB menjadi lebih efektif.  Kontribusi  yang dapat diberikan oleh BPKP adalah membantu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, baik dalam bentuk penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan Negara/Daerah maupun meningkatkan kapabilitas sumber daya manusianya.

Hari ke dua raker, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan pernyataan kepatuhan terhadap Aturan Perilaku oleh seluruh jajaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah disaksikan oleh Kepala BPKP.

Dalam sambutannya, Kepala BPKP, Mardiasmo mengatakan bahwa BPKP telah melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan baik. Namun untuk misi ketiga dan keempat, rasanya harus diakui bahwa BPKP belum sepenuhnya dapat melaksanakan misi tersebutyaitu belum secara optimal mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah dan menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.Untuk itu BPKP berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM BPKP dan APIPdengan membuat rancangan  penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi. Untuk mendukung hal ini  diperlukan adanya peta kompetensi seluruh pegawai BPKP serta identifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai BPKP agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Kedeputian Keuangan Daerah juga harus dapat mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan atau dipersyaratkan bagi pegawai yang akan ditempatkan di bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Hari ketiga raker diisi dengan sidang pleno dan perumusan hasilnya dan ditutup oleh.Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Kasminto  yang mewakili deputi. Sebagai wujud rasa sukur terselenggaranya acara  ini, seluruh hadirin mengaminkan do’a yang dipimpin secara  bergantian oleh Muhammad Riadi Anwar (pembukaan/ penutupan raker) dan Muh. Husen (penandatanganan Pakta Integitas ).

Esensi hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tumbuhnya kesamaan pandangan dari seluruh jajaran Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam merumuskan tindakan-tindakan  operasional untuk mengimplementasikan rumusan hasil raker BPKP, sehingga mendukung kinerja Kedeputian Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. (Humas Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah-Amir El Husin)

Berita Terkait

Sesi Paparan kedua hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Pukul 10.45 - 14.30 dalam Forum Akuntabilitas…
02 Mei 2012 13:00:11 / sakd / dibaca: 64 kali
Membedah Strategi Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP Daerah

Sesi paparan materi Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah diawali oleh Direktorat PPKD Wilayah…